Ragam

Kesbangpol Kukar Milenial  Pilkada serentak 

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Kesbangpol Kukar Sasar Milenial dan Perempuan



Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti
Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti

SELASAR.CO, Tenggarong – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang.

Upaya ini sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pemilu, yang di dalamnya mengatur sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat.

Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, mengatakan pemerintah sangat berkepentingan pada proses peningkatan partisipasi yang telah dilakukan. Menurutnya, indikator untuk menentukan keberhasilan demokrasi suatu wilayah, ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih.

“Semakin tinggi tingkat partisipasi maka legitimasi proses pemilihan itu sudah berjalan dengan baik,” ujar Rinda Desianti.

Rinda mengaku Kesbangpol mempunyai dua target sasaran sosialisasi, salah satunya pemilih pemula. Untuk menyasar pemilih pemula sebelumnya pihaknya rutin menggelar sosialisasi langsung ke sekolah tingkat SMA sederajat di 18 kecamatan yang ada di Kukar. Namun karena masa pandemi Covid-19 seperti saat ini pihaknya harus membuat terobosan baru untuk menyasar pelajar, yakni dengan membuat program Duta Pemilih Pemula.

Program Duta Pemilih Pemula ini melibatkan 20 pelajar yang berasal dari bebarapa sekolah yang ada di Kukar. Duta Pemilih Pemula tersebut diharapkan dapat berkreasi lewat konten-konten menarik di media sosial terkait dengan ajakan memilih, sehingga nantinya dapat menjangkau kalangan milenial untuk berpartisipasi sebagai pemilih.

“Kita tahu kelompok milenial mainnya di media sosial. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang baru agar mereka mendapatkan pembelajaran di bidang politik atau proses demokrasi,” jelasnya.

Selain pemilih pemula pihaknya juga menyasar kelompok perempuan, karena menurutnya keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga publik relatif rendah. Hal ini dibuktikan dari minimnya perempuan yang duduk dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga ada upaya sosialisasi tentang pentingnya perempuan terlibat secara aktif dalam proses demokrasi, bahkan duduk pada lembaga pengambil keputusan.

Menurut Rinda, hal ini menjadi penting, sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang di dalamnya terdapat poin yang menyebutkan setiap sektor pembangunan juga harus melibatkan perempuan.

“Tugas kami dalam hal ini Kesbangpol, berkepentingan dalam hal mendorong perempuan,” katanya.

Penulis: Faidil Adha
Editor: Awan

Berita Lainnya