Ragam

Tenaga Kerja Konstruksi IKN  Tenaga Kerja Konstruksi ibu kota negara IKN Nusantara Pendaftaran Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi IKN  PUPR Pera Kaltim 

Sosialisasi Pendaftaran Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi IKN untuk Masyarakat Kaltim



Sosialisasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi.
Sosialisasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi.

SELASAR.CO, Samarinda - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim menggelar sosialisasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, pada hari ini Kamis (8/9/2022). Digelar di Hotel Bumi Senyiur, agenda ini mengangkat tema Kesiapan tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur sebagai masyarakat lokal, dalam penyelenggaraan pembangunan ibukota Nusantara

Sebagai informasi, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, untuk sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahap awal tahun 2022-2024, membutuhkan lebih dari 260.000 tenaga kerja konstruksi (TKK). Dengan rincian pada tahun 2022 dibutuhkan sebanyak 30.000 orang, tahun 2023 sejumlah 123.000 orang, dan tahun 2024 sekitar 107.000 orang. Untuk itu tenaga kerja konstruksi bersertifikat sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN tahap awal ini.

Disebutkan oleh Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, dalam sosialisasi ini diikuti oleh 174 peserta, jumlah ini diluar dari instansi forkopimda dan unsur lainnya. “Sasarannya sebenarnya organisasi masyarakat (ormas) se-kaltim, baik itu provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian 11 unsur masyarakat jasa konstruksi. Mulai dari asosiasi, pemerhati, kontraktor, konsultan, supplier, dan lain sebagainya itu juga kami undang,” jelas Aji.

Sementara itu disampaikan oleh Pj Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi, meminta agar proses pendaftaran pelatihan sertifikasi tenaga jasa konstruksi dapat dibuka baik secara online dan offline. Hal ini untuk mencegah terjadinya miss komunikasi dan anggapan proses pendaftaran yang terbatas.

“Artinya seluruh kesempatan dibuka selebar-lebarnya, bukan hanya yang melek digital saja. Tetapi yang tidak melek digital tetapi bisa bekerja dengan baik kan jadi tertutup itu kalau lewat web saja. Jadi bisa dibuka semua biar tidak ada kesenjangan dalam penerimaan itu,” ujar Riza.

Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian PUPR melakukan pelatihan dan sertifikasi pekerja konstruksi tahap pertama. Namun sempat terjadi miss komunikasi di masyarakat lokal Kaltim yang menggap bahwa informasi pendaftaran pelatihan ini tidak diketahui secara luas.

“Pelatihan tenaga kerja konstruksi itu sebenarnya yang menyelenggarakan pusat. Penolakan itu terjadi karena dia kira pelatihan itu hanya satu kali saja. Padahal akan berulang-ulang. Dan kebutuhan tenaga kerja juga mencapai 250 ribu orang,” pungkasnya.

Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan

Berita Lainnya