Ragam
DPRD Kaltim Siap Kawal Gratispol, Dorong Jadi Perda Jika Perlu
SELASAR.CO, Samarinda - Program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026 masih menuai kebingungan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V. Zahry, menegaskan komitmen dewan untuk mengawal penuh pelaksanaannya.
Dalam diskusi publik bertajuk Ngopi (Ngobrol Santai Perkara Isu) yang digelar di Teras Samarinda pada Senin, 30 Juni 2025, Sarkowi menyampaikan bahwa informasi mengenai Gratispol masih simpang siur dan minim sosialisasi. “Jangan sampai masyarakat kebingungan karena kurang sosialisasi,” ujarnya.
Ia mengapresiasi partisipasi aktif mahasiswa dalam menyuarakan keresahan mereka, dan menilai forum diskusi semacam ini penting untuk memperluas pemahaman publik. DPRD, lanjutnya, terus menjalankan fungsi pengawasan dan siap mendorong perbaikan terhadap program yang masih dalam tahap awal tersebut.
“Kami sudah melakukan evaluasi pendalaman program. Kalau perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki. Kalau dasar hukumnya hanya Pergub dan dinilai belum cukup, kita dorong jadi Perda,” tegas politisi Golkar itu.
Berita Terkait
Gratispol dirancang untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa dan mahasiswa baru, termasuk penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendanai program ini.
Sarkowi juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak mudah termakan isu yang menyesatkan sebelum program benar-benar berjalan. “Biarkan dulu berjalan, nanti kalau ada yang kurang, baru kita evaluasi bersama,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
