Di Samarinda Hasto Tegaskan PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD

1 jam yang lalu

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Foto: Selasar.co/Boy)

SELASAR.CO, Samarinda – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan lembaga legislatif. Menurutnya, kepala daerah harus dipilih langsung oleh masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemilihan langsung merupakan roh reformasi yang menempatkan hak rakyat sebagai penentu utama dalam proses demokrasi daerah.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meneguhkan komitmen politiknya untuk terus memperjuangkan pilkada langsung. Sikap ini dianggap selaras dengan cita-cita reformasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi.

Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa PDIP secara konsisten mendorong agar pemilihan kepala daerah tidak dialihkan ke DPRD atau mekanisme tidak langsung lainnya.

“Melalui forum resmi partai, PDIP telah menegaskan pandangan bahwa pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana nilai dasar reformasi,” ujar Hasto saat berada di Kantor DPD PDIP Kalimantan Timur, Senin, 2 Februari 2026.

Ia menjelaskan, pemimpin daerah yang terpilih melalui suara rakyat memiliki dasar legitimasi yang kuat. Kondisi tersebut menimbulkan tanggung jawab etis dan politik untuk menjalankan janji kampanye serta mewujudkan program yang berpihak kepada masyarakat.

Selain itu, Hasto menilai sistem pemilihan langsung mampu membangun ikatan sosial dan politik antara kepala daerah dan warga. Ikatan ini menjadi modal penting dalam mendorong perubahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan.

“Ketika mandat diberikan langsung oleh rakyat, kepemimpinan daerah menjadi lebih kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa prinsip rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus terus dipertahankan sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi demokrasi di Indonesia.