Pendidikan
Gratispol Pendidikan Kaltim Gratispol Pendidikan Rudy Mas'ud Gubernur Kaltim
Gratispol Pendidikan Kaltim Telan Anggaran Rp1,3 Triliun, 105 Ribu Mahasiswa Jadi Penerima
SELASAR.CO, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sekitar Rp1,3 triliun untuk pelaksanaan Program Gratispol Pendidikan hingga 2026. Hingga semester ganjil 2026, program tersebut tercatat telah memberikan bantuan kepada sekitar 105 ribu mahasiswa.
Program yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban biaya kuliah mahasiswa.
Rudy mengatakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Kaltim untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Gratispol Pendidikan merupakan investasi kita untuk masa depan Kaltim. Pemerintah hadir agar anak-anak Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya,” tegas Rudy Mas’ud.
Berita Terkait
Program Gratispol Pendidikan saat ini mencakup 52 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta.
Menurut Rudy, besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Namun, menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur.
“Yang kita bangun bukan hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga manusia. Karena itu, investasi di bidang pendidikan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kita ingin anak-anak Kaltim memiliki pendidikan yang baik dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Rudy juga membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan Gratispol. Masukan dari mahasiswa maupun perguruan tinggi akan menjadi bahan untuk memperbaiki mekanisme program, termasuk dalam hal penyaluran bantuan dan ketepatan sasaran.
“Kita ingin Gratispol terus diperbaiki. Bukan hanya dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dari mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa,” katanya.
Selain biaya pendidikan, Pemprov Kaltim juga mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan. Salah satu usulan yang akan dibahas adalah dukungan biaya hidup atau living cost bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Rudy mengatakan usulan tersebut akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk melihat kebutuhan serta kemampuan pembiayaan masing-masing daerah.
“Setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kita lihat dan evaluasi. Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan anak-anak Kaltim bisa kuliah, menyelesaikan pendidikannya, kemudian kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
