PPU
Disperkimtan PPU Permukiman PPU Diskominfo PPU
Penanganan PSU Permukiman PPU Berlanjut pada 2027, Tujuh Aspek Jadi Prioritas
SELASAR.CO, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan usulan penanganan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman tetap berlanjut pada 2027.
Program tersebut mencakup sejumlah kebutuhan dasar lingkungan permukiman, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, drainase, hingga penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Riviana Noor, mengatakan penanganan PSU menjadi salah satu program yang diusulkan setiap tahun berdasarkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Menurutnya, terdapat tujuh indikator yang menjadi cakupan penanganan PSU. Meliputi jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau (RTH), penerangan jalan umum (PJU), air bersih, sanitasi, serta proteksi kebakaran.
Berita Terkait
“Setiap tahun kami pasti memiliki usulan penanganan PSU permukiman. Penanganannya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, bisa berupa perbaikan jalan lingkungan, drainase, penataan RTH, pengadaan PJU, maupun fasilitas dasar permukiman lainnya,” ungkap Riviana.
Ia menjelaskan, usulan tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga mencakup perbaikan dan peningkatan kualitas fasilitas yang sudah tersedia di lingkungan permukiman.
Dengan demikian, penanganan PSU diharapkan dapat mendukung terciptanya kawasan permukiman yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Riviana juga menjelaskan pembagian kewenangan antara Disperkimtan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian pembagian tugas setelah terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurutnya, Disperkimtan memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan lingkungan perumahan dan permukiman.
Sementara itu, Dinas PU melalui bidang Cipta Karya lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur jaringan utama yang mendukung pelayanan kawasan secara lebih luas.
“Untuk kebutuhan infrastruktur di lingkungan perumahan dan permukiman, seperti jalan lingkungan, air bersih, dan sanitasi, menjadi bagian dari tugas kami. Sementara Dinas PU melalui Cipta Karya lebih berfokus pada pembangunan jaringan utama,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pembangunan jaringan distribusi utama pipa air bersih, instalasi pengolahan air (IPA), serta instalasi pendukung lainnya menjadi bagian dari kewenangan Dinas PU.
Sedangkan kebutuhan infrastruktur yang lebih dekat dengan aktivitas masyarakat di kawasan perumahan dan permukiman menjadi tanggung jawab Disperkimtan.
Pembagian kewenangan tersebut diharapkan dapat memperjelas pelaksanaan program sekaligus menghindari tumpang tindih penanganan infrastruktur ant perangkat daerah. Riviana menegaskan, usulan penanganan PSU akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kawasan permukiman.
“Dengan cakupan tujuh indikator tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara bertahap,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU)
Penulis: Nelly
Editor: Awan
