Utama
pengunduran diri wapres wapres gibran castro
Pengamat: Polemik Pengunduran Diri Wapres Gibran Bisa Terjadi di Daerah
SELASAR.CO, Samarinda - Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyerahkan surat pengunduran diri. Proses tersebut harus tetap disertai pertanggungjawaban konstitusional agar tidak menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah atau yang akrab disapa Castro, menilai terdapat dua jalan yang dapat ditempuh untuk mengakhiri persoalan jabatan wakil presiden, yakni pengunduran diri atau pemakzulan. Namun, menurutnya, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus kewajiban mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat.
“Ini bukan persoalan hak, tetapi persoalan mandat yang diberikan oleh rakyat banyak. Seseorang mendapatkan mandat rakyat, tidak bisa begitu saja meletakkannya hanya dengan bermodalkan surat pengunduran diri,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Castro mengingatkan, jika pengunduran diri dilakukan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban konstitusional, hal itu berpotensi menjadi preseden buruk bagi pemerintahan berikutnya. Sebab, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi yang bisa ditinggalkan secara sepihak tanpa penjelasan mengenai alasan dan konsekuensinya.
Berita Terkait
Ia justru berharap proses hak menyatakan pendapat di DPR tetap berjalan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebelum keputusan akhirnya ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk memastikan status pemberhentian Gibran secara konstitusional, termasuk apakah ia berhenti secara terhormat atas kemauan sendiri atau terdapat persoalan yang dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat.
“Kalau kemudian itu dilakukan berdasarkan proses pertanggungjawaban secara konstitusional, MPR di ujungnya harus menyatakan apakah Gibran memang berhenti sebagai wakil presiden secara hormat karena kemauan sendiri atau bisa saja tidak dengan hormat karena melakukan kesalahan,” jelasnya.
Lebih jauh, Castro menduga wacana pengunduran diri tersebut berpotensi menjadi jalan untuk menghindari konsekuensi politik dan hukum dari proses pemakzulan. Sebab, apabila hak menyatakan pendapat DPR berlanjut, kemudian diperiksa MK dan diputuskan untuk diserahkan kepada MPR, Gibran harus menghadapi proses politik dan konstitusional yang lebih jauh.
“Saya melihat ini semacam skenario. Sepertinya cara bagi Gibran untuk menghindari cacat politik. Kalau proses hak menyatakan pendapat di DPR diteruskan, diperiksa MK, kemudian diputuskan untuk diserahkan kepada MPR, itu akan berdampak kepada Gibran, baik secara hukum maupun politik,” ungkap Castro.
Ia menilai polemik di tingkat pusat tersebut juga relevan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan daerah. Sebab, praktik penyelenggaraan kekuasaan di daerah semestinya tidak terlepas dari prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku di tingkat nasional.
Castro menyebut, apa yang terjadi di pemerintah pusat dapat menjadi cerminan bagi praktik pemerintahan di daerah. Karena itu, persoalan pengunduran diri pejabat publik tidak semestinya hanya dilihat sebagai urusan pribadi pemegang jabatan, melainkan juga menyangkut mandat rakyat dan mekanisme pertanggungjawaban.
“Kalau ditanya apakah ini bisa terjadi di daerah, ya bisa saja. Daerah itu meniru praktik kekuasaan pemerintah pusat. Apa yang terjadi di pusat harusnya menjadi cerminan bagaimana praktik pemerintahan dilakukan di daerah,” pungkasnya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
