PPU

Kepala Disbudpar PPU  Rumah Adat PPU  Rumah Adat di PPU Diskominfo PPU 

Pembangunan Rumah Adat PPU Masih Jauh dari Target, Butuh Tambahan Anggaran Rp26 Miliar



Kepala Disbudpar PPU, Safwana. (Nelly/Selasar.co)
Kepala Disbudpar PPU, Safwana. (Nelly/Selasar.co)

SELASAR.CO, Penajam Paser Utara – Pembangunan rumah adat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menghadapi pekerjaan besar. Dari total panjang bangunan yang direncanakan mencapai 117 meter, hingga kini baru sekitar 27 meter yang berhasil diselesaikan. Untuk menuntaskan keseluruhan pembangunan, masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp26 miliar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU kini berupaya mencari tambahan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Kebudayaan. Usulan anggaran tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027 sehingga pembangunan yang selama ini belum tuntas bisa kembali dilanjutkan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU, Safwana, mengatakan kebutuhan anggaran yang cukup besar menjadi salah satu tantangan dalam menyelesaikan pembangunan rumah adat tersebut.

Menurutnya, progres pembangunan yang baru mencapai sekitar 27 meter dari total rencana 117 meter menunjukkan masih panjang pekerjaan fisik yang harus diselesaikan.

"Kebutuhan anggaran untuk menuntaskan keseluruhan pembangunan rumah adat masih sekitar Rp26 miliar. Karena itu, kami berupaya mencari dukungan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Safwana menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengupayakan bantuan anggaran dari Kementerian Kebudayaan. Bahkan, sebelumnya ia bersama Bupati PPU telah melakukan audiensi dengan direktorat terkait untuk membahas peluang dukungan pembiayaan.

Namun, proses pengajuan anggaran ternyata tidak bisa dilakukan dengan format yang sama seperti pengajuan proyek infrastruktur pada umumnya.

Awalnya, usulan disusun menggunakan format yang biasa diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah berkoordinasi dengan pihak kementerian, diketahui bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki format administrasi dan petunjuk teknis tersendiri.
Akibatnya, dokumen usulan harus kembali disesuaikan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam pengajuan terbaru, Disbudpar PPU menyesuaikan nilai usulan menjadi Rp10 miliar. Angka tersebut dipilih dengan mempertimbangkan informasi mengenai besaran bantuan yang dapat diberikan Kementerian Kebudayaan, mulai dari Rp2 miliar, Rp5 miliar hingga Rp10 miliar, bergantung pada kebutuhan dan kemampuan anggaran kementerian.

Safwana mengatakan, pihaknya juga harus menyiapkan kemungkinan apabila bantuan yang disetujui tidak sesuai dengan nilai pengajuan.

Jika dukungan yang diberikan hanya sebesar Rp5 miliar, misalnya, pemerintah daerah harus kembali menyesuaikan rencana anggaran biaya (RAB) dan menentukan bagian pembangunan yang dapat diselesaikan menggunakan dana tersebut.

"Apabila kementerian hanya bisa membantu Rp5 miliar, kami diminta menyesuaikan kembali RAB. Nantinya harus dihitung bagian pembangunan mana yang bisa diselesaikan menggunakan anggaran tersebut," jelasnya.

Pemkab PPU berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat terealisasi pada 2027. Dengan tambahan pembiayaan tersebut, pembangunan rumah adat diharapkan dapat dilanjutkan secara bertahap hingga mencapai target yang telah direncanakan.
Meski memiliki sejumlah rencana pengembangan, Safwana menegaskan bahwa penyelesaian bangunan utama menjadi prioritas saat ini.

Salah satu gagasan yang pernah disiapkan adalah pengembangan museum, seperti konsep museum yang telah berkembang di Yogyakarta. Namun, rencana tersebut membutuhkan pembahasan dan dukungan anggaran tersendiri karena berada di bawah direktorat yang berbeda.

Menurutnya, pengembangan museum belum dapat menjadi prioritas selama pembangunan fisik rumah adat belum selesai.

Disbudpar PPU memilih memusatkan perhatian pada penyelesaian bangunan terlebih dahulu sebelum mengembangkan fungsi tambahan lainnya.
Penyelesaian rumah adat diharapkan tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya dan identitas masyarakat PPU.

“Keberadaan fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kebudayaan sekaligus memperkuat daya tarik wisata daerah,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU)

Penulis: Nelly
Editor: Awan

Berita Lainnya