Ragam
Perlindungan Anak Terlantar di Kaltim  Perlindungan Anak Terlantar  Diskominfo PPU 
Mudyat Noor Dukung Sinergi Perlindungan Anak Terlantar di Kaltim
SELASAR.CO, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, setelah mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Mudyat mengatakan, perlindungan anak terlantar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan, hingga perlindungan hukum.
"Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” kata Mudyat.
Berita Terkait
Dia menegaskan, penanganan anak terlantar juga perlu didukung koordinasi seluruh perangkat daerah dan instansi terkait. Mulai dari proses pendataan, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga memastikan anak memperoleh perlindungan sesuai haknya.
"Penanganan anak terlantar perlu sinergi seluruh pihak agar hak dan perlindungan mereka terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan bahwa kehadiran negara dalam melindungi anak-anak yang membutuhkan perhatian merupakan bagian penting dari upaya membangun masyarakat yang berkeadilan.
Menurutnya, kesepakatan yang telah ditandatangani harus ditindaklanjuti melalui program konkret. Terutama dalam memastikan anak terlantar memiliki dokumen kependudukan, memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, serta mendapatkan perlindungan hukum.
“Jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” tegas Rudy.
Selain dukungan pemerintah, Rudy juga mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). BUMD dan perusahaan swasta diharapkan turut berkontribusi melalui bantuan beasiswa maupun penyediaan fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana, mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan anak terlantar adalah belum terpenuhinya identitas hukum. Persoalan tersebut berkaitan dengan proses penetapan wali yang belum selesai.
Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah untuk mempercepat proses penetapan perwalian.
Dengan adanya pendampingan tersebut, anak-anak terlantar diharapkan dapat memperoleh dokumen kependudukan sehingga lebih mudah mengakses layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Kerja sama ini juga mencakup penguatan validasi data secara berkala serta pelibatan perusahaan dalam mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab PPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor agar program perlindungan anak terlantar dapat berjalan hingga tingkat daerah. (ADV/SLR/Diskominfo PPU)
Penulis: Nelly
Editor: Awan

