Berau

Pemkab Berau 

Berau Perkuat Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Terlantar Bersama Kejaksaan



Penyampaian isu strategis dan penandatanganan kerja sama pemenuhan hak anak terlantar ini dihadiri oleh pemangku kepentingan lintas sektoral yang lengkap.
Penyampaian isu strategis dan penandatanganan kerja sama pemenuhan hak anak terlantar ini dihadiri oleh pemangku kepentingan lintas sektoral yang lengkap.

SELASAR.CO, Samarinda - Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama para Bupati Wali Kota se Kalimantan Timur, melakukan pertemuan dengan agenda utama penyampaian isu strategis daerah, dan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Kejaksaan Negeri se Kalimantan Timur.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan adalah, tentang pemenuhan hak- hak anak terlantar. Penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tinggi Kalimantan Timur, berlangsung di Pendopo Odah Etam, kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026) kemarin.

Penandatangan ini sebagai wujud komitmen negara dalam pemenuhan hak kepada anak terlantar, yang mana merupakan tanggung jawab suatu negara agar anak tersebut tidak kehilangan masa depan, karena kehilangan orangtuanya.

Disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Chatarina Muliana Girsang dan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud, penandatangan dilakukan serentak.

Kerja sama ini bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak terlantar di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Berau, agar dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan secara optimal.

Selain itu, kesepakatan ini juga memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan, serta penetapan status hukum anak melalui permohonan perwalian di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui sinergi ini, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berkomitmen mempercepat proses administrasi, serta memastikan setiap anak terlantar memperoleh hak-hak sipilnya secara menyeluruh, termasuk dokumen kependudukan yang sah sebagai dasar pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kerja sama ini difokuskan pada isu krusial mengenai Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi anak terlantar, anak yatim piatu, pemenuhan kesehatan dan pendidikan.

Gubernur Kaltim dalam sambutannya menyampaikan bahwa, anak adalah amanah dan harus dipenuhi tiap hak- haknya, pendampingan yang tepat akan membentuk pribadi anak sesuai kemampuan dan potensinya. Dan negara harus mengambil tanggung jawab ini.

"Menyikapi isu strategis pemenuhan anak, dan kemajuan daerah, bukan hanya diukur dengan pemenuhan ekonomi, tetapi bagaimana juga kita sebagai pelayan publik ini bertanggung jawab terhadap perlindungan anak," tegas Gubernur Rabu (18/11/2026).

Sementara itu Kajati Kaltim Chatarina Muliana Girsang menyampaikan pandangannya terhadap isu strategis ini. Dikatakannya bahwa pemenuhan hak anak terlantar perlu menjadi perhatian bersama.

Mulai dari hak identitasnya yang perlu diidentifikasi dan verifikasi serta bagaimana perlindungan kepada anak,kondisi anak, pola pengasuhan,pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan hal yang dapat membantu perkembangan psikisnya.

Ini merupakan tanggung jawab bersama, karena membangun generasi emas mulai saat ini menuju Indonesia Emas 2045.

"Akses pendidikan, layanan kesehatan merupakan hak bagi anak, dan mari bersinergi dengan berkomitmen berkelanjutan melanjutkan tanggung jawab bersama untuk pemenuhan hak anak- anak tersebut. Kesepakatan ini harus ditindak lanjuti. Apalagi pembangunan yang terbaik itu dimulai dari membangun sumber daya manusia yang bermartabat dan mempunyai masa depan yang cemerlang," ucap Kajati.

Selanjutnya, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan komitmen tinggi Pemerintah Kabupaten Berau dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui berbagai kebijakan dan program strategisnya. (ADV/SLR/Pemkab Berau)

Penulis: Georgie Sihaloho
Editor: Awan

Berita Lainnya