PPU

Pemindahan Ibu Kota Politik ke IKN Ibu Kota Politik Ibu Kota Nusantara Diskominfo PPU 

Pemkab PPU Sebut Rencana Pemindahan Ibu Kota Politik ke IKN pada 2028 Masih Berlanjut



Bupati PPU, Mudyat Noor saat diwawancarai. (Nelly/Selasar.co)
Bupati PPU, Mudyat Noor saat diwawancarai. (Nelly/Selasar.co)

SELASAR.CO, Penajam Paser Utara – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyebut rencana pemindahan ibu kota politik ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 masih menjadi agenda pemerintah pusat.

Hingga saat ini, pembahasan terkait persiapan pemindahan pusat pemerintahan tersebut masih terus berjalan melalui koordinasi lintas kementerian.

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan pemerintah daerah telah beberapa kali mengikuti rapat bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, untuk membahas rencana tersebut.

Menurutnya, pertemuan itu telah berlangsung sekitar empat hingga lima kali. Pembahasan masih berlanjut dan diarahkan pada persiapan pemindahan ibu kota politik ke IKN pada 2028.

“Sampai sekarang pemerintah itu belum bergeser dari agenda pemindahan ibu kota politik di tahun 2028. Kami berharap dengan adanya wakil presiden yang baru, mungkin bisa terjadi percepatan dalam proses pemindahan IKN,” ujar Mudyat.

Ia berharap percepatan pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN dapat memberikan dampak lebih besar bagi Kabupaten PPU. Sebab, sebagai daerah yang menjadi lokasi pembangunan IKN, PPU memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut.

Mudyat menilai, semakin cepat realisasi pemindahan ibu kota politik, semakin terbuka pula peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat dari keberadaan IKN.

Namun, ia berharap manfaat tersebut tidak hanya dirasakan melalui aktivitas pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap bisa terjadi percepatan dalam proses pemindahan IKN sehingga kemudian Penajam Paser Utara ini bisa mendapat manfaat yang jauh lebih baik, lebih banyak,” katanya.

Terkait dinamika dukungan terhadap sosok yang disebut-sebut berpeluang mendampingi Presiden, Mudyat memilih menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden.

Menurutnya, posisi wakil presiden pada dasarnya merupakan mitra kepala negara dalam menjalankan pemerintahan. Ia berharap sosok yang nantinya dipercaya dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sekaligus memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah.

“Saya serahkan kepada Bapak Presiden. Bagaimanapun yang namanya wakil presiden itu membantu pekerjaan presiden. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan tersebut, persoalan-persoalan yang cukup rumit bisa lebih ringan dan memberikan masukan yang baik untuk bangsa dan negara,” ungkapnya.

Mudyat juga berharap keberlanjutan agenda pembangunan IKN dapat memberikan kepastian bagi PPU dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan.

Menurutnya, posisi PPU yang berada di kawasan IKN menjadi peluang yang perlu dioptimalkan agar keberadaan ibu kota baru tidak hanya menghadirkan pembangunan di kawasan inti pemerintahan, tetapi juga membawa dampak ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. (ADV/DiskominfoPPU)

Penulis: Nelly
Editor: Awan

Berita Lainnya