DPRD Kutim Minta PT Kobexindo Cement Segera Perbaiki Informasi Lowongan Kerja

Rabu, 16 Juni 2021

SELASAR.CO, Sangatta – Manajeman PT Kobexindo Cement akhirnya memenuhi panggilan DPRD Kutim, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan lowongan kerja yang mensyaratkan penguasaan bahasa Mandarin. RDP digelar pada Rabu (16/6/2021) di Gedung DPRD Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni itu, dihadiri pula oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim, serta UPT Pengawas Ketenagakerjaan dari Disnakertrans Provinsi Kaltim.

Wiliiam, selaku Asisten Vice GM PT Kobexindo Cement memberikan penjelasan, bahwa terjadi kesalahan dan akan segera diperbaiki. “Kita PMA jadi yang kami cari ialah posisi penerjemah, agar tidak salah komunikasi,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa proses yang dilakukan oleh pihaknya untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah sesuai dengan prosudur. Mulai dari membuat dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, mengurus IMTA, hingga membuat Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) bagi para TKA.

Berita Terkait

Meski demikian, ia tak bisa memberikan keterangan terkait sorotan TKA yang masih memakai visa kunjungan. Hal tersebut, kata dia, akan segera dikroscek ulang agar kejadian itu tak terulang.

Mendengar jawaban dari pihak Kobexindo, Ketua Bapemperda DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan merasa tidak puas. Menurut dia, seharusnya pihak perusahaan sudah mengeluarkan lowongan pekerjaan pengganti jika yang dimaksud pada lowongan pekerjaan yang telah beredar ada kesalahan.

“Kalau benar ada kesalahan, segera dicabut. Direvisi dan buat info lowongan kerja yang baru. Kalau itu tidak diganti, penjelasan itu tidak bisa dipercaya,” tegasnya saat mengikuti RDP.

Hal senada juga diungkapkan oleh politisi Partai Gerindra, dr Novel Tyty Paembonan. Dirinya meminta agar sesegara mugkin perusahaan memperbaiki informasi lowongan kerja yang telah beredar di masyarakat. Agar ini tidak terus-terusan menjadi polemik ditengah masyarakat, sebarkan melalui media agar informasi ini terang benderang.

“Segera revisi, hapuskan bahasa Mandarin, kirim ke Disnaker minggu depan, share ke media. Jangan ditunda-tunda karena ini menjadi keluhan utama masyarakat,” tutup Sekretaris Komisi B DPRD Kutim itu.

Penulis: Bonar
Editor: Awan