Kutai Kartanegara

Blank Spot di Kukar Blank Spot  Diskominfo Kukar Tower Telekomunikasi 

Rp4,9 Miliar Digelontorkan Untuk Atasi Masalah Blank Spot di Kukar



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Dafip Haryanto.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Dafip Haryanto.

SELASAR.CO, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,9 miliar untuk pembangunan tower di sejumlah titik desa yang mengalami area blank spot. Anggaran tersebut digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar, Dafip Haryanto mengatakan, sebanyak 18 desa di Kukar masih mengalami area blank spot. Sebanyak 8 desa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dituntaskan pengerjaannya. Yakni, Desa Sallo Cella, Desa Muhuran, Desa Sebelimbingan dan Desa Wonosari Rimba Ayu. Kemudian Desa Kupang Baru, Muara Aloh, Tanjung Batuq Harapan, dan Desa Long Lalang. Saat ini progres pengerjaanya hampir di seluruh desa sudah terbangun tower repeater 4g atau penguat sinyal.

" Jadi saat dilakukan monitor evaluasi oleh Diskominfo Kukar, hampir semua sinyal repeater di desa sudah terbangun," ujar Dafip.

Sedangkan 10 desa lainnya, pengerjaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Yakni, Desa Benua Baru, Muara Enggelam, Muara Wis, Long Beleh Modang, Muara Tuboq, Muara Kebaq, Muara Salung, Muara Tiq, Muara Belinau, Umaq Dian dan Desa Umaq Tukung.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menargetkan pengerjaan akan selesai dalam waktu dekat ini. Sehingga, pada tahun 2023 mendatang, tidak ada lagi area blank spot di Kukar dan masyarakat secara merata bisa menikmati jaringan internet.

"Awal tahun InsyaAllah sudah nol blank spot, dengan program Kementerian Kominfo selesai juga," sebutnya.

Upaya pemerataan jaringan internet di Kukar ini telah menjadi komitmen Diskominfo Kukar. Sebab, hal ini telah menjadi kebutuhan dalam menyukseskan program penataan dan pemerintahan dan keuangan desa yang berbasis digitalisasi. Untuk itu harus didukung dengan jaringan internet yang memadai.

"Sistem keuangan desa tahun depan harus sudah online semua. Jadi, mau tidak mau harus disediakan internet memadai," pungkasnya.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan

Berita Lainnya