Rapat Paripurna, Wabup Kukar Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022

Kamis, 15 Juni 2023

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin.

SELASAR.CO, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin sampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 di dalam rapat paripurna masa sidang III yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, pada Senin (12/6/2023).

Laporan itu terdiri dari atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dan catatan atas laporan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), yang merupakan kewajiban Pemkab Kukar untuk melakukan penyusunan dan menyampaikannya kepada DPRD.

Dalam kesempatan itu, Wabup Rendi Solihin turut menyampaikan, bahwa BPK RI juga telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Kukar tahun 2022 dan ini merupakan WTP yang ke 10 kalinya didapat oleh Pemkab Kukar.

"Atas penghargaan ini, kami tidak lupa menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada legislatif dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memberikan dukungannya. Sehingga, Pemkab Kukar mampu mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah," ujar Rendi.

Berita Terkait

Disisi lain disebutkannya, bahwa APBD Kukar juga tengah memuat program dan kegiatan yang ditetapkan melalui mekanisme penganggaran yang dimulai dari Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga kabupaten.

Dimana, telah diketahui realisasi yang dicapai sebesar Rp7.443.525.130.275,86 atau sebesar 130,14 persen dari anggaran senilai Rp5.719.589.655.567,00. Sedangkan untuk belanja daerah tahun anggaran 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp5.475.960.549.797,73.

Diharapkannya, kerjasama terus terjalin dengan DPRD Kukar guna terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan standar akutansi pemerintahan dalam upaya mempertahankan Opini WTP pada tahun pelaporan yang akan datang.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan