Kutai Timur
Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB di Kutim Disdikbud Kutim
Atasi Persoalan PPDB, Kutim Siap Hibahkan Lahan untuk Bangun Gedung SMA dan SMK Baru
SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah proaktif untuk mengatasi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pemkab menyatakan kesiapannya untuk menghibahkan lahan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) guna pembangunan gedung SMA dan SMK baru.
Seperti diketahui, PPDB selalu menjadi masalah setiap tahun, khususnya terkait daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri.
Untuk itu Pemkab mengambil keputusan ini sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat Kutim untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Disdik Provinsi Kaltim untuk mencari solusi. Salah satu langkah strategisnya adalah menghibahkan lahan untuk pembangunan dua sekolah baru di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Berita Terkait
“Provinsi siap membangun SMA dan SMK baru, dengan syarat utama penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Kami telah membebaskan lahan di dua lokasi strategis,” ujar Mulyono saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi masalah kelebihan pendaftar yang terjadi setiap tahun. Data Disdikbud Kutim menunjukkan daya tampung SMA dan SMK negeri hanya mencukupi sekitar 60 persen dari total pendaftar. Sehingga, sisanya harus mendaftar ke sekolah swasta atau mencari alternatif pendidikan lain.
“Kami tidak ingin ada anak yang putus asa karena tidak mendapat tempat di sekolah negeri. Pembangunan ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Kutim,” tegas Mulyono.
Pembangunan sekolah baru ini menjadi prioritas Pemprov Kaltim dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi pemerintah daerah dan provinsi, karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama.
Meski langkah ini patut diapresiasi, pemerintah daerah dan provinsi masih memiliki pekerjaan rumah yang panjang. Selain memastikan pembangunan tepat waktu, perencanaan jangka panjang untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kutim juga harus menjadi fokus utama.
Dengan upaya bersama dan dukungan berbagai pihak, tantangan PPDB di Kutim diharapkan dapat teratasi dan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di daerah tersebut.
Mulyono kembali menegaskan, “Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikannya. Pendidikan adalah investasi masa depan.”
Penulis: Bonar
Editor: Awan
