Nasional

Obral Tanah ke Asing Mahfud MD Menkopolhukam Irwan 

Bicara soal Obral Tanah ke Asing, Irwan Demokrat Sebut Mahfud MD Ngawur

Senin, 07 Juni 2021

SELASAR.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut ada tudingan bahwa pemerintah saat ini mengobral tanah dan lahan kepada pihak asing. Ia membantah tudingan itu dan mengatakan pengalihan lahan paling banyak terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Mahfud, pemerintahan Jokowi tidak pernah mengobral tanah ke asing. Sebaliknya, kasus pengobralan tanah ini merupakan perjanjian kontrak dari pemerintahan sebelumnya.

"Nah sekarang kita buka data siapa yang ngobral-ngobral tanah itu? Kita ini cuma kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemerintahan kami ini itu nggak ada itu," kata Mahfud saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) kemarin.

Mahfud menjelaskan pengobralan tanah justru paling banyak terjadi pada pemerintahan SBY atau periode 2004-2014. Menurutnya, ada jutaan hektare tanah yang diberikan HPH-nya kepada asing.

"Kalau kita buka datanya tahun 2004 sampai dengan 2014, itu belasan juta hektare dikeluarkan. Nah, zaman Pak Jokowi itu hanya meneruskan karena sudah ada komitmen dari pemerintahan yang sebelumnya dan tidak boleh ditolak, harus dilanjutkan," jelasnya.

Menurut Mahfud, pemerintahan presiden Jokowi justru kerap membagi-bagikan tanah kepada masyarakat. Persoalan tanah yang dikelola asing ini disebut limbah dari pemerintahan sebelumnya.

"Nah ini Pemerintah nggak ada gunanya tanah rakyat diobral ke mana-mana. Saya katakan bahwa ini limbah. Kita ini sulit menyelesaikan ini karena misalnya kita mau merampas tanahnya orang ini milik negara, tapi dia ini punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Pemerintah ingin mencabutnya seenaknya kan nggak bisa," ujar Mahfud.

Menanggapi pernyataan Mahfud MD tersebut, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho menilai Mahfud MD suka mencari kesalahan dan noda pemerintahan sebelumnya untuk menutupi keburukan kinerja pemerintahan saat ini.

“Prof Mahfud ini jatuhnya sudah tajassus. Sangat aneh ada pejabat menteri yang kerjanya berusaha meneliti dan mencari kesalahan serta noda pemerintahan sebelumnya untuk menutupi keburukan kinerjanya,” kata Irwan.

Wasekjen Partai Demokrat ini mengatakan Mahfud MD ngawur dalam berbicara terkait HPH. Bahkan menurutnya Mahfud MD  tidak bisa membedakan antara HPH dan HGU.  Ia menjelaskan HPH itu izinnya di kawasan hutan jadi bukan penguasaan atas tanah di Areal Penggunaan Lain. Tetapi hanya hak untuk mengusahakan hutan atau memanfaatkan potensi kayu di dalam kawasan hutan.

“Makanya sangat aneh bicara pengalihan tanah saat pemerintahan bapak SBY kepada asing tapi bicaranya HPH. Kalau bicara hak untuk mengusahakan tanah itu HGU namanya. Kalau HPH itu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam atau disebut juga IUPHHK-HA. Tanahnya tidak menjadi hak pemegang izin. Jadi sangat jelas bedanya,” tegas Irwan.

Politikus asal Kalimantan Timur ini menyarankan agar Mahfud MD sebaiknya berhenti menyalahkan pemerintah sebelumnya. Karena hanya akan mempermalukan dirinya sebagai pejabat negara dan juga mempermalukan atasannya yakni presiden Jokowi.

“Kan jadinya seperti pemerintahan ini tidak bisa kerja, tapi bisanya hanya mencari kesalahan pemerinth sebelumnya,” tutupnya.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan