Utama
apbd kaltim proyeksi apbd kaltim 2027 apbd kaltim 2027
Anggaran 2027 Terbatas, Pemprov Pastikan Program GratisPol Tetap Berjalan Lewat Efisiensi Belanja
SELASAR.CO, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memfokuskan alokasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada empat sektor prioritas. Langkah ini diambil menyusul keterbatasan nilai anggaran yang diproyeksikan berada di angka Rp12,1 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, menjelaskan bahwa dari sisi tahapan perencanaan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah rampung dilaksanakan. Saat ini, prosesnya memasuki tahap pembahasan KUA-PPAS untuk mencapai kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.
Muhaimin mengungkapkan, terbatasnya proyeksi anggaran pada angka Rp12,1 triliun menuntut Pemprov Kaltim untuk menerapkan pembatasan secara ketat melalui empat kriteria prioritas dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS 2027.
Keempat prioritas pembangunan tersebut meliputi sektor pendidikan, sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Berita Terkait
“Dengan anggaran yang terbatas pada Rp12,1 triliun, fokus kita diarahkan penuh pada empat hal tersebut. Belanja-belanja yang sifatnya mandatori seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap wajib dilaksanakan,” ujar Muhaimin saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Selasa (18/8/2026).
Guna memastikan alokasi anggaran pada sektor vital tersebut tetap terpenuhi, Pemprov Kaltim melakukan pemangkasan dan efisiensi pada pos anggaran penunjang yang dinilai kurang strategis, seperti biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Terkait kekhawatiran dampaknya terhadap program-program prioritas masyarakat, Muhaimin memastikan bahwa program strategis daerah khususnya di bidang pendidikan tetap dipertahankan. Program sekolah gratis dan alokasi GratisPol pendidikan dipastikan terus berjalan sesuai perencanaan awal tanpa pengurangan porsi utama.
Sementara itu, untuk penyesuaian layanan kesehatan di lingkungan sekolah, Pemprov Kaltim melakukan kalkulasi ulang berdasarkan jumlah kebutuhan riil dan penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya.
“Insya Allah semuanya masih ter-cover. Penyesuaian dilakukan sesuai dengan jumlah kebutuhan riil yang berhak menerima protokol tersebut, sehingga dalam kondisi saat ini seluruhnya masih bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Mengenai program bantuan masyarakat nonpendidikan seperti program umrah gratis, Muhaimin mengakui adanya penyesuaian skala alokasi akibat keterbatasan anggaran. Meskipun terdapat pengurangan kuota atau volume, program tersebut tidak dihapus sepenuhnya dan tetap berpeluang dilaksanakan.
“Program-program tersebut tetap ada. Namun, karena keterbatasan anggaran, ada bagian yang harus dikurangi. Evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan dengan melihat kembali kemampuan anggaran daerah. Jika struktur anggaran nantinya masih memungkinkan, kegiatan seperti umrah gratis tetap berpeluang untuk dilaksanakan,” pungkas Muhaimin.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
