Pernah Capai Rp25,32 Triliun, Proyeksi APBD Kaltim 2027 Jadi Rp12,1 Triliun, Terendah 5 Tahun Terakhir

1 jam yang lalu

Suasana rapat internal Pemprov Kaltim. (IST)

SELASAR.CO, Samarinda - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp12,1 Triliun. Angka ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat melakukan rapat badan anggaran (Banggar) bersama DPRD Kaltim. Proyeksi ini disebut Sri Wahyuni melihat angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang negatif dalam penyesuaian APBD 2026. Dana Bagi Hasil (DBH) juga ditekan, guna menghindari defisit jika terjadi keterlambatan transfer dari pemerintah pusat.

“Kita kan melihat perimbangan-pertimbangan hasil kajian yang dilakukan Bappeda. Tahun ini saja kami melakukan penyesuaian, dan penyesuaiannya negatif untuk PAD. Kemudian DBH kita juga tidak ingin tahun depan nanti defisitnya dalam,” ujar Sri Wahyuni.

Jika akhirnya disahkan, angka proyeksi APBD 2027 ini akan menjadi APBD Kaltim terendah dalam 5 tahun terakhir. Berikut data APBD Kaltim 5 tahun terakhir yang dihimpun tim redaksi Selasar:

- Tahun 2022 Rp14,87 Triliun
- Tahun 2023: Rp25,32 triliun
- Tahun 2024: Rp22,19 triliun
- Tahun 2025: Rp21,74 triliun
- Tahun 2026: Rp15,15 triliun
- Proyeksi Tahun 2027: Rp12,1 Triliun

Berita Terkait

Catatan: angka tahun 2022–2025 merupakan nilai APBD Perubahan (APBD-P) yang telah disahkan DPRD Kaltim. Angka tahun 2026 merupakan nilai APBD Murni/Rancangan Awal (belum ada APBD Perubahan karena masih berjalan tahun anggaran ini). Angka tahun 2027 merupakan proyeksi awal dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), bersifat sementara dan masih sangat mungkin berubah pada tahap pembahasan selanjutnya.

Turunnya APBD Kaltim tahun ini akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan besarnya porsi belanja pegawai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan APBD 2027.

"Dari perkiraan APBD Kaltim 2027 sebesar Rp12,1 triliun, biaya belanja pegawai mencapai 30 persen," tambahnya.

Selain belanja pegawai, APBD juga harus mengakomodasi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang telah ditetapkan persentase minimalnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, ruang anggaran yang dapat digunakan untuk program pembangunan menjadi semakin terbatas.

Meski demikian, Sri Wahyuni mengatakan pemerintah pusat menyiapkan kebijakan afirmasi bagi pemerintah daerah yang memiliki porsi belanja pegawai di atas 30 persen.

"Ya, ada penambahan program afirmasi, apakah berupa dana atau program. Yang jelas, bagi daerah yang belanja pegawainya di atas 30 persen diminta untuk melaporkan ke Kemendagri," jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan belanja pegawai juga dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direkrut dalam beberapa tahun terakhir.

"Mulai dari tahun sebelumnya ada penambahan karena ada PPPK. Penambahan itu mempengaruhi nilai penggajian sehingga ada sedikit kenaikan belanja pegawai," pungkasnya.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Yoghy Irfan