Utama
apbd kaltim 2027 angka apbd kaltim 2027
APBD Kaltim 2027 Diproyeksikan Rp12,1 Triliun, Turun Rp3,05 Triliun dari Tahun 2026
SELASAR.CO, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,1 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp3,05 triliun dibandingkan APBD Kaltim 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun.
Proyeksi itu dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (27/7/2026). Rapat tersebut mengulas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, khususnya asumsi pendapatan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, penurunan proyeksi APBD dipengaruhi oleh penyesuaian pada sejumlah sumber pendapatan daerah. Penyesuaian yang dilakukan menunjukkan kecenderungan negatif terhadap kemampuan fiskal pemerintah provinsi.
“Pengaruhnya ada dari beberapa faktor dari sektor pendapatan. Ada pertimbangan-pertimbangan untuk kita melakukan penyesuaian dan penyesuaiannya negatif,” ujar Sri Wahyuni.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim pada 2027 diperkirakan berada pada kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun. PAD tersebut merupakan salah satu komponen pendapatan yang akan menopang struktur APBD Kaltim 2027.
Selain PAD, perubahan penerimaan dari skema Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan pemerintah pusat turut memengaruhi proyeksi anggaran. Berkurangnya penerimaan transfer membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana belanja dengan kapasitas pendapatan yang tersedia.
Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga menjadi salah satu komponen yang mengalami tekanan. Sri menyebut pemberian insentif khusus bagi kendaraan listrik turut berdampak terhadap penerimaan daerah dari sektor tersebut.
“Ini juga salah satu pengaruhnya karena ada insentif khusus, sehingga sektor pendapatan mengalami penurunan,” katanya.
Dengan proyeksi APBD sebesar Rp12,1 triliun, Pemprov Kaltim bersama DPRD akan mencermati kembali program dan kegiatan yang akan dibiayai pada 2027. Penentuan prioritas diperlukan agar anggaran tetap diarahkan pada program strategis dan pelayanan dasar masyarakat.
Angka tersebut masih berupa proyeksi awal dan dapat berubah selama proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung. Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2027.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Yoghy Irfan
