Atasi Soal Debit Air, Bupati Kukar dan Wali Kota Samarinda Tinjau Pembangunan Pintu Air di Loa Janan Ulu

42 menit yang lalu

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun saat lakukan kunjungan lapangan di Loa Janan Ulu. (Ist)

SELASAR.CO, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kota Samarinda turun langsung meninjau kondisi aliran air di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Sabtu (3/10/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat titik pengendalian debit air yang berdampak terhadap masyarakat.

Wakil Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan sekitar 70 persen wilayah Desa Loa Janan Ulu dapat terendam ketika air pasang.

Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin parah, terutama saat curah hujan meningkat dan debit air bertambah.

Berita Terkait

“Kami menginginkan agar debit air tidak bertambah, terutama ketika curah hujan meningkat. Karena itu, tadi disarankan untuk memasang pintu air,” kata Aulia.

Pemasangan pintu air disiapkan sebagai langkah jangka pendek selama normalisasi sungai di Loa Janan Ulu belum dilakukan. Pengendalian aliran diharapkan dapat mencegah bertambahnya dampak genangan terhadap masyarakat sekitar.

Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan penanganan jangka pendek akan dilakukan melalui pemasangan pintu air. Pengoperasiannya akan disesuaikan dengan kondisi aliran dan selama normalisasi sungai belum berjalan.

“Untuk jangka pendek, solusi terhadap polemik yang selama ini terjadi adalah pemasangan pintu air. Selama kegiatan normalisasi sungai belum berjalan dan kondisi aliran masih belum mendukung, pintu air tersebut akan ditutup,” jelas Andi Harun.

Untuk penanganan jangka menengah dan panjang, pemerintah akan membahas normalisasi sungai serta persoalan sosial yang kemungkinan berkaitan dengan relokasi atau pergantian. Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi leading sector dengan melibatkan Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda dan BWS.

Andi Harun mengatakan Pemprov Kaltim telah menyampaikan kesanggupan mengalokasikan anggaran fisik, sementara BWS akan membantu dalam pembahasan teknis. Penanganan jangka pendek terlebih dahulu diharapkan dapat mengakhiri polemik di tengah masyarakat.

“Untuk saat ini, kita selesaikan terlebih dahulu persoalan jangka pendek agar polemik di tengah masyarakat dapat berakhir. Kegiatan tetap berjalan, tetapi fungsinya tidak akan dioperasikan sampai kondisi di lokasi kembali normal,” pungkasnya.