Kutai Kartanegara

Pemilih di Kukar Partisipasi Pemilih di Kukar Pemilu 2024 Diskominfo Kukar  Berita Pimpinan 

Bupati Minta Perusahaan Turut Berperan Tingkatkan Jumlah Partisipasi Pemilih di Kukar



SELASAR.CO, Tenggarong - Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih belum maksimal di setiap perhelatan Pemilihan Umun (Pemilu) di daerah. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah usai pelaksanaan Rapat Koordinasi (rakor) persiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Pendopo Odah Etam beberapa waktu lalu.

Ia menyebut, tingkat partisipasi pemilih belum maksimal, khususnya bagi kecamatan yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan. Menjadi penyebabnya, banyak karyawan yang bekerja di perusahaan tidak bisa meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Salah satu contohnya disampaikan Edi, jika di area perusahaan sawit terdapat TPS, maka itu tidak menjadi kendala. Namun, jika TPS yang bersangkutan lokasinya terdaftar di desa, maka hal itu bisa menjadi kendala. Belum lagi jarak antara desa dan area perushaan cukup jauh, tentu hal itu memerlukan waktu bagi karyawan menuju desa untuk menyumbangkan suaranya di TPS.

"Daerah ini banyak karyawan perusahaan, mereka mengaku takut mendapatkan sanksi pemotongan pendapatan jika tidak masuk kerja," ungkap Edi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia pun meminta agar perusahaaan dapat berperan memberikan keringanan kepada karyawannya, terutama kepada warga lokal. Sehingga, mereka bisa menyalurkan hak suaranya pada saat pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang.

"Kami minta betul-betul nanti peran sertanya memberikan waktu kepada karyawan saat jam pagi untuk mencoblos ke TPS, nanti siangnya bisa untuk kembali bekerja," katanya.

Lanjut Edi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga gencar melakukan sosialosasi di beberapa kecamatan untuk tingkatkan jumlah partisipasi, termasuk di daerah yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan.

"Jika penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena faktor kebijakan perusahaan kepada karyawan, ini harus dicek validitasnya dan segera mendapatkan solusi. Ada sisi komunikasi yang perlu diperbaiki," pungkasnya.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan

Berita Lainnya