Utama
Korupsi Perusda BKS Rusmadi Wongso Korupsi Jual Beli Batu Bara Kejati Kaltim Korupsi Batu Bara Bara Kaltim Sejahtera Perusda BKS
Dipanggil Kejaksaan, Rusmadi Bantah Terlibat Kasus Korupsi Perusda Pertambangan BKS
SELASAR.CO, Samarinda – Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan Perusda Pertambangan BKS. Dalam wawancara, Rusmadi menegaskan bahwa dirinya dipanggil dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusda BKS.
"Namanya diminta keterangan sebagai saksi, hadirlah. Tapi insya Allah saya jaga betul ketika diberikan amanah. Mudah-mudahan selalu terjaga dalam kebaikan," ujar Rusmadi.
Isu tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi ditepis dengan tegas oleh Rusmadi. Ia menekankan bahwa pemanggilan tersebut murni untuk memberikan keterangan sebagai saksi, sesuai dengan surat panggilan dari kejaksaan.
Rusmadi juga menambahkan bahwa sebagai Ketua Dewan Pengawas, ia senantiasa taat dalam menjalankan tugasnya dan mematuhi prosedur yang ada.
Berita Terkait
"Saya sebagai Badan Pengawas, Insya Allah taat dalam melaksanakan tugas. Keterangan bisa ditanyakan di kejaksaan," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Rusmadi juga menanggapi isu lain terkait posisinya sebagai ketua Tim Transisi Rudi Seno. Namun, ia memilih untuk tidak berkomentar banyak tentang hal tersebut.
"Saya no komen, insya Allah selama tugas itu baik dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan daerah, saya akan amanah," tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tentang rencana dan arahan dalam menjalankan tugas sebagai ketua tim transisi, Rusmadi kembali menegaskan sikapnya untuk fokus pada tugas yang diembannya dan siap menerima arahan yang baik.
"Yang jelas ketika ada perintah dan amanah dari siapa saja dan itu baik, saya jalankan," ujarnya.
KEJATI KALTIM PANGGIL 5 SAKSI
Sebagai informasi, Kejati Kaltim belum lama melakukan pemanggilan kepada 5 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di Perusda Pertambangan BKS. Pemanggilan dilakukan pada Selasa, 11 Februari 2025 lalu oleh Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Lima orang itu terdiri dari WM selaku mantan Direktur Operasional BKS, RW yang rupanya adalah Rusmadi Wongso selaku ketua Dewan Pengawas Perusda BKS, DR selaku anggota Dewan Pengawas Perusda BKS, ADG selaku anggota dewan Pengawas Perusda BKS, dan DM selaku mantan Direktur Perusda BKS.
Dalam perkembangan terakhir kasus ini, Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim telah menetapkan dan menahan SR Direktur Utama PT RPB periode 2010 hingga sekarang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) tahun 2017 hingga 2020.
“Penahanan dilakukan setelah penyidik memperoleh setidaknya dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 KUHAP terkait keterlibatan SR dalam perkara tersebut,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, pada hari ini, Rabu (12/2/2025).
SR menjadi tersangka ketiga dalam kasus ini. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan IGS, Direktur Utama Perusda BKS periode 2016 hingga 2020, sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor TAP-01/O.4.5/Fd.1/01/2025 tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, NJ, Kuasa Direktur dari CV ALG, juga ditetapkan sebagai tersangka melalui surat penetapan nomor TAP-02/O.4.5/Fd.1/02/2025 tanggal 4 Februari 2025.
DUDUK PERKARA KASUS
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan bahwa Perusda pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) merupakan salah satu BUMD di Provinsi Kalimantan Timur yang didirikan pada tahun 2000. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 Perusda Pertambangan BKS melakukan kerja sama jual beli batu bara dengan 5 perusahaan swasta dengan total dana sebesar Rp25,8 miliar.
Dalam melaksanakan kerja sama jual beli tersebut dilakukan tanpa melalui suatu tahapan atau mekanisme yang diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu tanpa adanya persetujuan badan pengawas dan gubernur selaku KPM, tanpa proposal, studi kelayakan, rencana bisnis pihak ketiga dan manajemen risiko pihak ketiga.
“Kerja sama tersebut gagal dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp21,2 miliar sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Toni.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
