Ragam
DPRD Kaltim Kritik Minimnya Dukungan untuk UPTD di Tengah Klaim Peningkatan Infrastruktur
SELASAR.CO, Samarinda – Di tengah optimisme pemerintah terkait capaian infrastruktur jalan yang diklaim mencapai 82 persen dalam kondisi mantap, Komisi III DPRD Kalimantan Timur menyoroti adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan dukungan operasional bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (19/5/2025) bersama Dinas PUPR-Pera, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan anggaran yang diterima UPTD. Padahal, menurutnya, unit ini menjadi garda terdepan dalam menangani kondisi darurat seperti jalan rusak dan bencana.
"UPTD adalah pihak pertama yang turun ketika ada kerusakan atau situasi darurat, namun anggaran mereka sangat minim. Ini berisiko terhadap kualitas infrastruktur yang kita bangun," ujar Subandi.
Ia juga menyoroti pola pembangunan yang lebih berorientasi pada proyek fisik dibandingkan perencanaan pemeliharaan jangka panjang. Menurutnya, investasi dalam perawatan infrastruktur akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan terus-menerus melakukan perbaikan tahunan akibat kerusakan berulang.
Berita Terkait
"Kita terlalu fokus mengejar target jalan mantap, tapi melupakan bahwa menjaga agar tetap mantap juga membutuhkan perhatian. Tanpa dukungan yang memadai untuk UPTD, pembangunan ini bisa sia-sia," imbuhnya.
Selain itu, Subandi mengkritisi ketergantungan proyek jalan terhadap skema anggaran tahunan, yang dinilai menyebabkan pola perbaikan bersifat tambal sulam. Ia menekankan perlunya pendekatan pembangunan berkelanjutan.
"Kalau setiap tahun kita memperbaiki jalan yang sama, berarti ada yang keliru. Kita butuh perencanaan jangka panjang, bukan sekadar proyek seremonial," tuturnya.
Untuk itu, ia mendorong Dinas PUPR-Pera serta Pemerintah Provinsi Kaltim agar menyusun strategi distribusi anggaran yang lebih proporsional, termasuk dalam hal penguatan logistik dan SDM bagi UPTD. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari angka statistik, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan rawan bencana.
"Infrastruktur bukan hanya untuk kota besar. Masyarakat di daerah terpencil juga berhak atas jalan yang layak dan aman. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas," pungkasnya.
Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal evaluasi anggaran serta pelaksanaan proyek infrastruktur agar tidak hanya dibangun, tetapi juga terjaga kualitas dan fungsinya dalam jangka panjang.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
