Ragam
PRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-17 Bahas RPJMD dan Rekomendasi LKPJ Gubernur
SELASAR.CO, Samarinda - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-17 di Ruang Rapat Gedung B DPRD Kaltim. Rapat ini membahas lima agenda utama yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Agenda pertama adalah penyampaian tanggapan Gubernur Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2025–2029. Selanjutnya, dilakukan pembentukan dan penetapan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas ranperda tersebut.
Agenda ketiga adalah penyampaian rekomendasi dari Pansus pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun 2024. Agenda keempat berupa sambutan Gubernur Kaltim yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Terakhir, rapat menetapkan Pansus pembahas perubahan kamus usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kaltim dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua lainnya, Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Hadir pula Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman.
Berita Terkait
Dalam sambutannya, Ekti Imanuel menyampaikan harapan agar pembahasan RPJMD dilakukan secara komprehensif oleh Pansus dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ia menekankan bahwa RPJMD merupakan instrumen penting dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
Setelah rapat diskors selama 10 menit, ditetapkan komposisi Pansus RPJMD dengan Ketua Syarifatul Sya’diah dan Wakil Ketua Sigit Wibowo.
Sementara itu, Agus Suwandy menyampaikan rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan tahun tersebut mencakup empat tujuan, tujuh indikator kinerja utama, sebelas sasaran pembangunan dengan 22 indikator, serta 55 program prioritas yang diukur melalui 92 indikator kinerja.
“Tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan, sehingga arah kebijakan strategis jangka panjang dan menengah perlu disesuaikan di semua tingkatan,” ujar Agus.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
