Bupati Kutim Minta BPKP Perkuat Pendampingan Program BankeuDes Rp250 Juta per RT

1 jam yang lalu

Bupati Ardiansyah Sulaiman beserta jajarannya saat menerima audiensi BPKP perwakilan Kaltim. (foto: Selasar/Bonar)

SELASAR.CO, Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur untuk memperkuat pendampingan terhadap program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BankeuDes) senilai Rp250 juta per Rukun Tetangga (RT).

Permintaan tersebut disampaikan Ardiansyah saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Tiodore EP Sinurat, beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati Kutim, Senin (19/1/2026). Pertemuan ini juga membahas persiapan pelaksanaan “Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa” yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari.

“Kami ingin pengelolaan BankeuDes senilai Rp250 juta per RT menjadi materi utama dalam workshop nanti. Program ini harus berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Ardiansyah.

Ia menekankan pentingnya pemahaman regulasi yang kuat di kalangan aparatur desa, mengingat besarnya anggaran yang dikelola. Kehadiran BPKP, menurutnya, dapat memberikan rasa aman bagi kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan program pembangunan.

Sementara itu, Tiodore EP Sinurat menyampaikan bahwa workshop akan digelar pada 29 Januari 2026 dan ditargetkan diikuti oleh 230 peserta. Mereka terdiri dari kepala desa, camat se-Kutim, pendamping desa, serta perwakilan instansi teknis seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, dan Bappeda.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan yang profesional, serta mendorong transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai prioritas pembangunan tahun 2026,” jelas Tiodore.

Workshop tersebut juga akan menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan regional, di antaranya Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sinta Rosma Yenti, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Bupati Ardiansyah menyambut baik rencana kehadiran para pakar tersebut. Ia berharap sinergi antara Pemkab Kutim dan BPKP dapat memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini sangat penting agar seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang sama. Dengan anggaran yang tidak sedikit, mereka harus mampu memaksimalkan potensi desa tanpa khawatir terhadap persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.