Kutai Timur
Semua Anggaran APBD Kutim 2026 akan dievasluasi
Buntut Koreksi Pemerintah Pusat, Hampir Semua Pos Anggaran 2026 Bakal Dievaluasi
SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan akan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun anggaran 2026. Anggaran yang semula ditetapkan sebesar Rp5,7 triliun bakal dikoreksi menjadi lebih dari Rp5,1 triliun.
Penyesuaian ini dipicu oleh laporan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan mengenai adanya kelebihan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp615 miliar. Hal ini mengharuskan Pemkab Kutim segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Timur sekaligus Ketua TAPD, Rizali Hadi, mengaku bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengagendakan pembahasan penyesuaian anggaran.
“Jadi kita harus melakukan penyesuaian itu. Dalam waktu dekat kita akan melakukan pergeseran,” kata Rizali Hadi kepada sejumlah awak media, Senin (26/1/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai pos mana saja yang akan terdampak, Rizali memberikan sinyal pengetatan yang menyeluruh.
“Hampir semua (pos anggaran dievaluasi). Nanti kita lihat prioritasnya—mana yang pantas kita tunda, mana yang sekiranya bisa kita kurangi, atau dialihkan ke tahun depan,” ujar Rizali Hadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengatakan bahwa pagu APBD Kutim yang semula telah disahkan sebesar Rp5,7 triliun kini harus diturunkan menjadi sekitar Rp5,1 triliun. Penyesuaian ini berdampak pada sejumlah pos anggaran, termasuk belanja operasional perangkat daerah dan usulan pembangunan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Ini langkah yang tidak bisa dihindari. Anggaran harus disesuaikan karena hasil evaluasi dari pemerintah pusat menyatakan ada kelebihan sekitar Rp615 miliar dari DBH,” ujar Jimmi saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran akan menyasar berbagai kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk perjalanan dinas dan program-program yang diusulkan melalui DPRD.
“Termasuk semua. Kalau ada kekurangan dana, ya mau tidak mau harus diambil dari kegiatan-kegiatan seperti itu,” kata Jimmi kepada awak media.
Meski demikian, Jimmi menegaskan bahwa 50 program prioritas Bupati yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap akan dijalankan. Namun, ia mengakui akan ada penyesuaian nilai atau volume kegiatan dalam program-program tersebut.
“Program prioritas tetap harus jalan. Mungkin nilainya yang dikurangi, tapi tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Penulis: Bonar
Editor: Yoghy Irfan
