Pendidikan
dana pendidikan untuk mbg mbg dosen gugat dana pendidikan dana pendidikan 20 persen
CALS Ajukan Uji Materi Terkait Alokasi Dana Pendidikan untuk MBG dalam APBN 2026
SELASAR.CO, Samarinda - Sejumlah dosen, guru besar, dan peneliti hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyoroti penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut diajukan sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Undang-Undang APBN 2026.
CALS menilai pengalokasian anggaran pendidikan untuk program MBG berpotensi menyimpang dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen.
Menurut mereka, anggaran pendidikan seharusnya difokuskan untuk kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, bukan diperluas untuk membiayai program di luar fungsi tersebut.
Berita Terkait
Salah satu pemohon pihak terkait, Titi Anggraini, menegaskan bahwa pengujian ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara tetap sesuai dengan prinsip konstitusi.
“Setiap program pemerintah harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tetap berada dalam koridor konstitusi,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Pandangan serupa disampaikan dosen hukum tata negara Universitas Brawijaya, Dhia Al Uyun, yang menilai alokasi anggaran pendidikan tidak boleh ditafsirkan secara longgar hingga mengurangi pembiayaan kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum UGM, Yance Arizona, menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi hak dasar warga, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Ketentuan 20 persen anggaran pendidikan dalam UUD 1945 adalah jaminan konstitusional untuk kualitas pendidikan. Anggaran tersebut tidak boleh ditafsirkan secara longgar hingga mengurangi alokasi bagi kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Melalui permohonan tersebut, CALS berharap Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan batasan penggunaan anggaran pendidikan agar tidak dialihkan untuk program di luar fungsi utamanya.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
