Utama

 

Unmul akan Bangun Kampus Utama di Bukit Soeharto Dekat Tol



Prof. Masjaya, Rektor Universitas Mulawarman
Prof. Masjaya, Rektor Universitas Mulawarman

SELASAR.CO, Samarinda – Penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota negara (IKN), menggeliatkan roda pembangunan di wilayah ini. Satu di antara contohnya, Universitas Mulawarman (Unmul) yang berencana membangun kampus utama seluas 2.000 hektare di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Lokasinya diperkirakan masih berada dalam hutan penelitian Unmul Bukit Soeharto yang berdekatan dengan jalan tol dan Ibu Kota Negara (IKN). Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dikabarkan sudah menyetujui usulan tersebut. 

"Kemarin kami sudah bertemu Menteri KLHK Siti Nurbaya. Saya minta 1.000 hektare kira-kira dekat IKN 20 kilometer. Tetapi, dari Ibu Menteri, menyetujui 2.000 hektare buat kampus. Kampus Utama ini untuk mendukung IKN," kata Rektor Unmul Prof Masjaya, Kamis (24/10/2019) usai hadiri acara Forum Kebangsaan di Hotel Senyiur, dikutip dari prokal.co. 

Adapun, pembiayaan pembangunan kampus bisa berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Unmul dengan dimulai tahun 2020. Selain itu, dana pembangunan dapat diperoleh dari pembiayaan lunak luar negeri seperti Bank Dunia maupun bantuan dari APBN dan APBD. 

"Kita tinggal mencari pendanaan dan ini sekarang sedang dirancang. Membentuk tim sedemikian rupa sehingga mendapat pendanaan," kata Masjaya. 

Disinggung dampak kerusakan hutan ditimbulkan dari pembangunan kampus utama ini, Masjaya tidak khawatir. Kegiatan pembangunan hingga nantinya perkuliahan, menurutnya dimaksudkan demi kepentingan umum dan justru melindungi hutan. 

"Ini bagian membangun anak bangsa. Sehingga, kita minta perubahan fungsinya dari hutan konservasi (Bukit Soeharto) menjadi areal penggunaan lain," kata Masjaya. 

"Di UU atau Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diisyaratkan pengelola hutan pendidikan dapat dimanfaatkan 10 persen total luas lahan. Unmul punya 20 ribu hektare, kita minta 1.000 hektare tapi diberi 2.000 hektare oleh Ibu Menteri supaya cocok 10 persen," kata Masjaya. (mym)

Berita Lainnya