Pariwara
dprd kaltim Badan Anggaran DPRD Kaltim Bappenas IKN
Konsultasi ke Bappenas Soal IKN
SELASAR.CO, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI di Jakarta. Kegiatan untuk melakukan konsultasi tentang alokasi anggaran dan kegiatan pada APBN 2020 terkait pembangunan IKN di Kaltim, Kamis (30/1) lalu.
Kedatangan Banggar DPRD Kaltim dipimpin oleh Hasanuddin dan diterima langsung oleh Direktur Keuangan Negara Boedi Asti dan Direktur Perumahan dan Pemukiman Mia Amelia.
Dalam kunjungan itu banyak hal yang dibahas, mulai dari sumber anggaran untuk pemindahan, kesiapan daerah penyangga, dan hal lainnya. Bukan saja pemerintah pusat, pemerintah daerah pun turut andil dalam suksesnya rencana pemindahan IKN tersebut.
Hasanuddin mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka memastikan pemindahan ibu kota sudah sesuai dengan aturan yang ada serta melihat langsung sejauh mana proses undang-undang IKN berjalan.
Berita Terkait
“Kita pantau langsung progres pemindahan IKN dan bagaimana skema anggarannya. Bappenas menjelaskan tahapan dan progres IKN serta rencana pembangunan IKN sampai dengan tahun 2024,” ujar Hasanuddin
Lebih lanjut, Hasanuddin mengatakan tidak menutup kemungkinan akan terbentuk provinsi yang baru dalam pembangunan IKN dan wacana tersebut juga diamini oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
“Sekarang masih diproses undang undang IKN ini, tapi sepertinya tidak jauh berbeda dengan Jakarta, yang jelas kita tunggu aja undang-undang IKN,” tambahnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggoata Banggar DPRD Kaltim Andi Harahap, H. Baba, Safuad, M. Syahrun, Sapto Setyo Pramono, Ely Hartati Rasyid, Ekti Imanuel, Bagus Susetyo, Sutomo Jabir, Rima Hartati Ferdian, Harun Al Rasyid, dan Agus Aras.
Penulis: Redaksi Selasar
