Feature
Desa Semoi 2 Ibu Kota Nusantara IKN Desa Penyangga IKN Jaringan Internet di Semoi 2 Jaringan Internet di IKN
Dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sinyal Masih Sulit Dicari: Ketika Jaringan Belum Merata di Tengah Semboyan Smart City
Mulai dari Semoi Dua hingga Kelurahan Sepaku, wilayah terdekat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), masih sulit mendapatkan akses jaringan memadai. Kesulitan jaringan ini menambah rentetan kesenjangan antara IKN dan daerah-daerah di sekitarnya.
SELASAR.CO, Nusantara – Jalan tanah berdebu dengan batu yang terlepas dari tempatnya setiap hari menjadi satu-satunya akses yang harus ditempuh warga Desa Semoi Dua, Rukun Tetangga (RT) 20, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Penajam Paser Utara (PPU). Desa ini cukup luas, sekitar 6.000 kilometer persegi dan dihuni sekitar 3.400-an jiwa.
Sepanjang musim kemarau panjang ini, warga bergelut dengan debu oranye yang menyapu wajah dan pekatnya asap dampak kebakaran hutan dan lahan di sekitarnya.
Di Desa Semoi Dua, warga masih harus berpindah tempat untuk mendapatkan sinyal. Padahal, desa tersebut hanya berjarak sekitar 26 kilometer dari KIPP IKN. Bagi warga, persoalan jaringan bukan sekadar sulit membuka media sosial. Koneksi yang tidak stabil telah memengaruhi aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga komunikasi sehari-hari.
Berita Terkait
Lusi (30), warga Desa Semoi Dua, merasakan persoalan tersebut ketika mencoba menjalankan usaha batik tulis secara daring. Setelah mengikuti pelatihan pembuatan batik sekitar 2020-an bersama 16 warga lainnya, ia sempat memasarkan kain batik buatannya melalui internet.
Dari setiap kain yang terjual, Lusi memperoleh sekitar Rp250 ribu hingga Rp350 ribu, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Namun, usaha tersebut hanya bertahan sekitar satu tahun. Salah satu kendalanya adalah jaringan seluler yang tidak stabil.
Ketika calon pembeli menghubunginya melalui WhatsApp, misalnya, Lusi terkadang hanya menerima notifikasi pesan tanpa dapat membuka isi pesan tersebut. Padahal, pembeli kerap mengirimkan gambar sebagai referensi motif yang diinginkan.
“Hanya notifikasi kalau ada pesan baru, tapi tidak muncul pesannya. Akhirnya saya pakai telepon biasa. Tapi kan ada request motif, jadi saya harus menunggu jaringan bagus buat terima gambar dari pembelinya,” terang Lusi.
Kondisi serupa terjadi ketika ia membeli bahan baku secara daring. Kain dan pewarna dengan harga tertentu lebih mudah ditemukan melalui platform digital, tetapi koneksi yang lambat membuat Lusi kesulitan memantau proses pembelian maupun pengiriman.
Menurut Lusi, kondisi jaringan sempat lebih baik pada 2023-2024. Namun, dalam dua tahun terakhir, kualitas jaringan menurutnya semakin memburuk.
“Tahun 2025 mulai parah, 2026 makin parah. Tahun 2024 internet lebih enak, jualan juga agak lumayan, perputarannya lebih cepat,” katanya.
Saat ini, untuk mendapatkan koneksi, Lusi harus mencari posisi tertentu di rumahnya. Di bagian depan rumah, jaringan masih dapat digunakan. Namun, semakin masuk ke bagian belakang, sinyal semakin hilang.
“Di bagian depan rumah agak lancar, sedangkan semakin ke belakang sinyal hilang. Di kamar saja untuk membuka Facebook atau TikTok sudah tidak lancar. Apalagi kalau sudah di dapur, jaringan tidak ada,” ujarnya.
Ia telah mencoba berbagai cara, mulai dari mengaktifkan mode pesawat hingga mengganti operator dari Telkomsel ke XL. Namun, persoalan tersebut belum sepenuhnya teratasi.
Persoalan jaringan juga dirasakan Pingky (31), warga Semoi Dua yang berjualan pulsa, paket data, sayuran, dan kebutuhan pokok. Sebagian dagangannya dipasarkan melalui Facebook dan WhatsApp. Karena itu, keberlangsungan usahanya sangat bergantung pada koneksi internet.
“Iya, jelek banget. Kadang ada, kadang hilang (sinyal). Siang atau malam sama saja,” katanya.
Jaringan yang tidak stabil membuat transaksi paket data terkadang membutuhkan waktu hingga sekitar 30 menit. Dalam beberapa kasus, sistem menunjukkan transaksi berhasil, tetapi paket belum masuk ke telepon pelanggan.
Pingky akhirnya harus melakukan transaksi ulang dan menanggung kerugian sendiri. Padahal, keuntungan yang diperolehnya dari setiap transaksi hanya sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000.
Masalah lain muncul ketika pelanggan mengirimkan pesan untuk membeli pulsa atau paket data. Karena jaringan buruk, pesan terkadang baru diterima sekitar satu jam kemudian. Ketika Pingky menghubungi kembali, pelanggan sudah membeli di tempat lain.
“Iya, banyak yang lari. Karena pelanggan maunya cepat. Kalau lama, mereka cari tempat lain,” keluhnya.
Situasi tersebut membuat Pingky harus keluar rumah atau berpindah ke tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal.
Persoalan jaringan juga kembali muncul ketika anak-anak harus mengikuti pembelajaran jarak jauh, termasuk saat aktivitas sekolah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar IKN.
Untuk mengirimkan tugas kepada guru, Pingky terkadang harus mencari titik yang memiliki sinyal atau mendaki bukit karena posisi rumahnya lebih rendah.
Bagi warga seperti Lusi dan Pingky, jaringan yang tidak stabil akhirnya bukan hanya persoalan teknis. Keterbatasan konektivitas memengaruhi kemampuan mereka menjalankan usaha, berkomunikasi, mengikuti pembelajaran, hingga mengakses layanan yang semakin banyak bergantung pada internet.
Kondisi ini bukan hanya dirasakan oleh Lusi dan Pingky. Masyarakat Adat Suku Paser Balik yang tinggal sangat dekat KIPP IKN pun merasakan berbagai kesenjangan ini.
Bagi Arman Jaiz, pemuda Masyarakat Adat Paser Balik yang tinggal di Kelurahan Sepaku, persoalan jaringan telekomunikasi bukan sekadar soal sulit mengirim pesan atau membuka media sosial. Ketika berada di kawasan hutan untuk memantau sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketiadaan sinyal dapat menentukan seberapa cepat bantuan bisa dipanggil.
Di dalam hutan dengan vegetasi yang tebal, terutama ketika berada di lembah, jurang, atau dekat sungai, jaringan seluler kerap menghilang. Jika ingin melapor ke kampung, Arman harus lebih dulu bergerak naik ke gunung atau menuju titik-titik tertentu yang selama ini sudah dikenali sebagai lokasi yang memungkinkan telepon terhubung.
“Kalau mau melapor ke kampung, kami kesulitan. Harus naik dulu ke gunung-gunung mencari sinyal, ke titik-titik yang memang sudah kami tahu. Kalau di bawah, terutama di lembah, tidak ada sinyal,” kata Arman.
Kondisi itu menjadi semakin krusial ketika karhutla terjadi secara masif. Saat masyarakat berada di bawah lembah untuk memadamkan api dan membutuhkan bantuan tambahan, mereka tidak bisa serta-merta menghubungi orang lain. Mereka harus meninggalkan lokasi kebakaran, naik mencari jaringan, lalu kembali lagi. Dalam kondisi api yang terus bergerak, waktu tersebut bukan perkara kecil.
Menurut Arman, jaringan yang digunakan operator seluler berbeda dengan layanan internet satelit seperti Starlink. Jaringan seluler pada umumnya bergantung pada Base Transceiver Station (BTS). Ketika posisi seseorang berada jauh lebih rendah atau lebih tinggi dari BTS, kualitas sinyal dapat menurun.
Persoalan tersebut semakin terasa di wilayah masyarakat adat yang memiliki bentang alam dengan tutupan vegetasi tinggi. Di kawasan lembah, jurang, maupun sungai, sinyal dapat hilang.
“Di sekitar sini saja, kalau turun ke sungai atau ke arah Kelurahan Mentawir, sinyal bisa hilang. Telkomsel dan Indosat sulit karena posisi kita lebih rendah daripada tower,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang sering masuk ke wilayah adat, kebutuhan terhadap jaringan untuk keadaan darurat menjadi semakin penting. Arman menyebut masyarakat adat membutuhkan komunikasi cepat ketika terjadi karhutla, kecelakaan, atau keadaan lain yang membutuhkan bantuan. Karena itu, penggunaan internet satelit seperti Starlink menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan.
Namun harga Starlink portable dari informasi yang pernah diterimanya berada di kisaran Rp 980 ribu per bulan untuk layanan tertentu. Sementara layanan dengan regulasi yang disebutnya lebih lengkap berada di kisaran Rp1,5 juta hingga Rp2,1 juta per bulan.
Ia mengatakan masyarakat sebenarnya ingin mencari solusi secara mandiri. Namun, mereka masih mempertanyakan aturan mengenai penggunaan dan kemungkinan membagikan atau menjual kembali akses tersebut kepada masyarakat.
“Di satu sisi masyarakat membutuhkan jaringan untuk keselamatan dan ekonomi, tetapi di sisi lain ada aturan yang harus dipatuhi,” katanya.
Menurut Arman, keunggulan layanan satelit adalah koneksinya relatif tetap stabil meskipun digunakan banyak orang. Berbeda dengan Wi-Fi biasa yang kualitasnya dapat menurun ketika jumlah pengguna bertambah. Tetapi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan daya beli terbatas, biaya tetap menjadi pertimbangan.
Persoalan jaringan juga tidak hanya terjadi ketika masyarakat masuk ke hutan. Di kawasan Gunung Parung, konektivitas menjadi bagian penting dari perkembangan ekowisata dan ekonomi masyarakat adat. Sinyal dibutuhkan untuk mempromosikan objek wisata, menjual produk, melakukan siaran langsung, hingga menangani keadaan darurat.
“Kalau kita ingin mempromosikan produk atau melakukan live dari Parung, bagaimana mau live kalau tidak ada sinyal?” kata Arman.
Kegiatan untuk anak-anak di kawasan tersebut juga menghadapi persoalan serupa. Tidak semua anak mampu mencapai puncak Gunung Parung. Sebagian hanya sampai basecamp atau Pos 1. Namun, justru di Pos 1 jaringan tidak tersedia. Padahal, menurut Arman, kawasan itu ingin diperkenalkan sebagai bagian dari lingkungan IKN yang dapat menunjukkan konsep forest city sekaligus kegiatan yang ramah anak di hutan.
“Bagaimana mau menyampaikan bahwa kegiatan di hutan itu ramah lingkungan dan ramah anak kalau untuk komunikasinya saja belum didukung jaringan?” ujarnya.
Perkembangan ekowisata membuat persoalan tersebut semakin terasa. Arman membandingkan kondisi Parung dengan kawasan wisata lain seperti Gunung Rinjani yang banyak dikunjungi wisatawan asing dan memiliki fasilitas pendukung, termasuk jaringan. Sementara Parung kerap dipromosikan sebagai kawasan yang berada dekat dengan IKN, tetapi akses komunikasi masih menjadi persoalan.
Bahkan untuk berjualan secara daring, masyarakat harus mencari strategi sendiri. Lokasi berjualan berada di Pos 1 atau camping ground yang merupakan kawasan blank spot. Warga biasanya memasang status mengenai produk yang akan dijual pada malam hari sebelum berangkat. Setelah berada di lokasi, mereka tidak dapat memperbarui informasi karena tidak ada jaringan.
Di Pos 2, sinyal Telkomsel masih tersedia dan cukup baik hingga Pos 3. Ketika mendekati puncak, Telkomsel disebut menjadi jaringan yang paling baik. Sementara Indosat mulai berkurang karena posisi semakin tinggi dari BTS.
Untuk mendapatkan jaringan tertentu, warga bahkan memiliki cara sendiri, seperti mengaktifkan dan menonaktifkan mode pesawat beberapa kali pada perangkat Indosat. Bagi pemandu wisata, pengetahuan tentang titik-titik sinyal juga telah menjadi bagian dari keselamatan pengunjung.
Arman menceritakan pengalaman ketika seorang pengunjung tersesat di Gunung Parung. Pengunjung tersebut masih dapat melakukan video call. Arman kemudian melihat kondisi di sekitar lokasi dan mengarahkan pengunjung berdasarkan pengetahuannya terhadap medan. Ia meminta pengunjung bergerak ke kiri hingga menemukan batu tertentu dan tetap berada di sana.
“Jangan keluar dari zona sinyal karena di bawah Pos 2 sudah blank spot,” ujarnya.
Pengunjung itu akhirnya mengikuti arahan hingga mencapai Pos 3 dan bertahan di sana sampai dijemput. Karena pengalaman tersebut, menurut Arman, para pemandu harus mengetahui titik-titik yang memiliki sinyal. Ketika terjadi keadaan darurat, mereka harus mengetahui dari mana komunikasi dengan tim lain dapat dilakukan.
Persoalan jaringan sebenarnya telah beberapa kali disampaikan kepada pihak IKN. Arman mengatakan pernah ada pembicaraan mengenai pembangunan tower pemancar sinyal untuk komunikasi melalui handy-talky (HT), terutama untuk kebutuhan rescue.
Wacana tersebut dinilai penting karena kondisi jaringan seluler di lapangan memang sulit. Namun, bagi masyarakat adat, kebutuhan konektivitas tidak berhenti pada komunikasi darurat. Jaringan juga berkaitan dengan masa depan ekonomi dan pemanfaatan teknologi di wilayah adat.
Arman mencontohkan rencana penggunaan teknologi untuk mengidentifikasi pohon melalui pemindaian kode respons cepat (QR). Masyarakat dapat memotret atau memindai pohon untuk mengetahui data dan jenisnya. Teknologi semacam itu, menurutnya, sulit digunakan jika pohon yang hendak diidentifikasi berada di kawasan blank spot.
“Kalau tidak ada sinyal, proses itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya teknologi yang dibuat tidak bisa digunakan secara berkesinambungan di lapangan,” katanya.
Bagi Arman, masyarakat adat tidak seharusnya tertinggal dalam agenda transformasi digital dan smart city IKN. Masyarakat adat justru memiliki pengetahuan yang panjang mengenai kawasan hutan karena mereka hidup dan beraktivitas di dalamnya.
“Kalau berbicara tentang hutan, masyarakat adat lebih mengetahui kondisi hutan karena mereka hidup dan beraktivitas di sana,” ujarnya.
Ia berharap seluruh wilayah IKN, terutama kawasan masyarakat adat dan hutan yang selama ini mereka jaga, tidak lagi memiliki titik yang benar-benar terputus dari jaringan.
“Kami adalah tuan rumah, sehingga seharusnya tidak ada titik yang benar-benar terputus dari jaringan,” tegasnya.
Kami melakukan pemeriksaan kecepatan jaringan di sekitar 15 lokasi melalui aplikasi Ooni Probe dengan tiga provider yang tersedia, yaitu Telkomsel, Indosat/Three dan XL/Smartfren/Axis.
Jaringan ini ditujukan untuk melihat perbandingan apakah daerah delineasi IKN telah memiliki jaringan yang memadai. Daerah-daerah tersebut di antaranya, Desa Semoi Dua, Kelurahan Mentawir (4 lokasi termasuk jaringan berbasis satelit, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Starlink), Kelurahan Sepaku, Desa Bukit Raya, Desa Karang Jinawi, Desa Suka Raja, Desa Sepaku, Desa Argomulyo, Desa Wonosari, Kelurahan Pemaluan, Desa Tengin Baru dan KIPP IKN.
1.1 Data perbandingan kecepatan unduh untuk jaringan Telkomsel, Indosat/Three, XL/Axis/Smartfren di 12 titik dengan KIPP IKN. (Visualisasi oleh kecerdasan buatan)
1.2 Data perbandingan kecepatan unggah untuk jaringan Telkomsel, Indosat/Three, XL/Axis/Smartfren di 12 titik dengan KIPP IKN. (Visualisasi oleh Kecerdasan buatan)
2.1 Data pengecekan rata-rata kecepatan unggah di 12 titik dengan KIPP IKN pada September 2026. (Visualisasi oleh kecerdasan buatan)
2.2 Data pengecekan rata-rata kecepatan unduh di 12 titik dengan KIPP IKN pada September 2026. (Visualisasi oleh kecerdasan buatan)
Selain hasil di atas terdapat juga pengecekan kecepatan jaringan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Mentawir yang menggunakan sinyal satelit Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dengan kecepatan unduh 32,7 megabit per detik (Mbps) dan unggah 20,1 Mbps. Selanjutnya, di Kelurahan Mentawir yang menggunakan Starlink memiliki kecepatan unduh mencapai 135,1 Mbps dan unggah 7,46 Mbps. Jaringan berbasis satelit memiliki kerentanan terhadap cuaca juga batasan area dan pengguna, sehingga ditempatkan di area publik seperti sekolah dan perkantoran guna memberikan kemudahan akses untuk pelayanan publik.
Dari hasil diatas dapat dijelaskan jika rata-rata kecepatan jaringan unduh atau unggah di 20 Mbps (Megabyte per second) artinya setiap detik pengguna jaringan dapat mengunduh 2,5 Mbps. Jika ingin mengirimkan video dengan besaran 1 gigabyte pengguna harus menghabiskan 6 menit 40 detik.
Artinya jika mengambil data dari lokasi Lusi dan Pingky yang berada di Semoi Dua dengan kecepatan unduh atau mengunduh jaringan Telkomsel di angka 5,4 Mbps, keduanya membutuhkan waktu sekitar 27 menit hanya untuk mengunduh file atau video dengan besaran 1 gigabyte. Sedangkan untuk mengunggah atau mengunggah di angka 23,1 Mbps maka keduanya memerlukan waktu sekitar 6 menit. Namun, terdapat juga provider yang menunjukkan angka 0 Mbps pada kecepatan unggah seperti pada provider XL.
Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian, Fitriani mengakui keberadaan blank spot di wilayahnya, baik yang tidak memiliki jaringan internet sama sekali ataupun lemah sinyal. Ia mengakui juga belum melakukan pendataan pasti daerah mana saja yang mengalami blank spot tersebut.
“Kami belum mendata untuk se-PPU, tapi kami telah mengajukan usulan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) (Kementerian Komunikasi dan Digital) untuk 9 titik untuk 3 kecamatan,” ujarnya, Senin (05/10/2026).
Fitri menyebutkan daerah blank spot yang telah diusulkan yaitu untuk Kecamatan Sepaku di Desa Karang Jinawi, Bumi Harapan, dan Kelurahan Mentawir. Selanjutnya untuk Kecamatan Penajam diusulkan di Desa Giripurwa, Desa Bukit Subur dan Desa Sidorejo. Untuk Kecamatan Babulu di Desa Labangka Barat, Desa Sumber Sari dan Desa Rintik.
“Tapi kami fokuskan usulannya ke Kelurahan Mentawir, kalau yang daerah lain ada jaringannya, hanya lemah sinyal,” tambahnya.
Pihaknya, telah mengupayakan untuk menyampaikan keluhan terkait blank spot ke Kementerian Komdigi Republik Indonesia (RI), namun Kabupaten PPU bukanlah daerah yang masuk ke dalam prioritas. PPU menurut Komdigi RI mengalami lemah sinyal diakibatkan oleh posisi topografi yang kebanyakan desanya berada di lembah atau tertutupi perbukitan.
Fitri juga menjelaskan pihaknya juga telah mengupayakan ketersediaan jaringan melalui BAKTI yang akan dikembangkan oleh provider indosat. Informasi ini didapatkan setelah audiensi kedua melalui daring dengan Komdigi RI.
“Katanya akan ada 7 titik yang akan ditindaklanjuti, tapi belum tahu kapan,” jelasnya.
Disinggung apakah Desa Semoi Dua masuk ke dalam pendataan, Fitri mengatakan bahwa desa tersebut tidak masuk ke dalam blank spot. Namun ia mengklaim telah menyurati setiap kecamatan untuk mendata desa atau kelurahannya yang mengalami blank spot. Sayangnya dari total 54 kelurahan dan desa hanya 13 yang merespons.
“Sudah hampir sebulan ini kami surati, kalau masih belum ada balasan sepertinya kami harus turun gunung,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati PPU, Mudyat Noor mengklaim setelah pertemuan dengan Komdigi RI keberadaan blank spot di PPU akan ditangani tahun ini. Pemenuhan jaringan ini melalui BAKTI dan juga Kominfo sendiri.
“Harusnya tahun ini ya hasil pertemuan ini, 2026,” tegasnya.
Soal keberadaan daerah blank spot di daerah delineasi IKN yang juga masih berada di bawah Kabupaten PPU, Mudyat mengatakan seharusnya dengan visi IKN yang akan menjadi daerah modern dan berbasis lingkungan semestinya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat mengusulkan keperluan tersebut. Apalagi menurut Mudyat level OIKN dengan kementerian setara sehingga dapat menjalin komunikasi lebih baik.
“Ya harusnya lebih berupaya aktif lah, karena ini kan menyangkut keberadaan IKN sendiri, jangan sampai nanti judulnya ibu kota negara tapi ada blank spot, ini kan nggak lucu,” paparnya.
Mudyat mengatakan perhatian terhadap daerah delineasi IKN dalam memberikan akses jaringan harus diperhatikan betul-betul oleh OIKN. Menurutnya, berbagai potensi investasi di IKN akan sulit didapatkan akibat kesenjangan akses tersebut.
“Bagaimana warga yang ingin memberitahukan potensi dan persoalan daerahnya jika masih ada daerah blank spot. Sehingga investor ya ragu-ragu mau masuk, ya kita berharap indikator itu dapat berkembang,” tegasnya.
Selanjutnya, Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Agung Indrajit yang diwawancarai melalui daring mengatakan pihaknya dalam membangun IKN tidak akan meninggalkan siapapun, termasuk warga yang berada di delineasi IKN, pihaknya mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Komdigi RI.
“Kami memahami bahwa akses internet adalah kebutuhan pokok,” tambahnya.
Namun, dalam proses pembangunan secara menyeluruh sebenarnya berbagai capaian termasuk pemerataan jaringan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran dan targetnya tercapai di 2045.
Bagi OIKN, pemerataan akses yang dimaksud tidak hanya berbatas pada sinyal tetapi juga kemurahan, sehingga tidak biarpet, agar reliabel. Dalam pembangunan konektivitas digital juga ditujukan untuk seluruh masyarakat dan bisnis.
“Tapi memang jadwalnya belum sampai ke seluruh dan penyebarannya tidak hanya ditentukan oleh OIKN. Tapi jelas prinsipnya IKN itu patuh sepenuhnya terhadap sustainable development, prinsipnya no one left behind,” jelasnya.
Keterhambatan pemerataan jaringan juga menurutnya berkaitan dengan infrastruktur seperti pemasangan fiber optik yang memerlukan peran berbagai pihak. Agung mengaku pihaknya telah memanggil provider sebanyak dua kali dan juga berkoordinasi dengan Komdigi RI terkait pemerataan jaringan ini.
“Kami telah berprogress dan berkoordinasi, namun semuanya tergantung kewenangan dan anggarannya. Kami berupaya mengingatkan pihak swasta juga Komdigi, apalagi IKN diproyeksikan sebagai kota masa depan, termasuk pola koordinasinya,” terangnya.
Terkait dengan pemerataan jaringan, Agung menjelaskan IKN targetnya di seluruh daerah harus mendapatkan sinyal terbaik generasi kelima (5G). Pihaknya telah melakukan pendataan densitas penduduk dan telah diberikan ke pihak swasta terkait guna mengusulkan pembangunan BTS termasuk dengan rencana tata ruang.
“Bahkan jaringan 5G yang berada di IKN juga masih belum stabil, kami juga sering komplain, tapi memang kompleks dalam prosesnya,” tambahnya.
Menurut Agung, pihaknya memahami jika dalam pembangunan BTS dan penarikan fiber optik dianggap tidak ekonomis bagi swasta, pihaknya akan segera koordinasi dengan Komdigi terkait penyediaan jaringan internet gratis. Namun kendalanya masih berkaitan dengan penarikan fiber optik agar jaringannya lebih optimal.
“Memang tidak bisa kita bandingkan dengan negara seperti Singapura, secara topografi posisi kita berada di kepulauan, sehingga ini menjadi hambatan,” tutupnya. (*)
Liputan ini dikerjakan dengan dukungan Beasiswa Liputan Isu Hak Digital SAFEnet 2026.
Penulis: Nelly
Editor: Yoghy Irfan
