Karhutla Belum Reda, Rudy Minta Patroli Bergerak Lebih Cepat

1 jam yang lalu

SELASAR.CO, Balikpapan – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Meski kualitas udara di sejumlah wilayah mulai membaik, pemerintah daerah diminta mempercepat patroli, deteksi dini, dan pencegahan ketika titik panas mulai meningkat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan penanganan karhutla tidak boleh menunggu api membesar. Menurutnya, seluruh unsur terkait harus bergerak lebih cepat dan terintegrasi sejak muncul indikasi kebakaran.

“Kita harus lebih preventif dan terintegrasi. Begitu hotspot meningkat, patroli dan pencegahan harus bergerak,” kata Rudy dalam rapat Forkopimda Kaltim, Rabu (7/10).

Kondisi kualitas udara di sejumlah daerah masih belum sepenuhnya stabil. Di Sendawar, Kutai Barat (Kubar), misalnya, nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sempat mencapai 409 atau kategori berbahaya. Sementara di Samarinda, ISPU dilaporkan membaik dari 100 menjadi 32.

Berita Terkait

Ancaman juga terlihat dari konsentrasi partikulat halus PM2.5. Pada 2 Oktober 2026, konsentrasi PM2.5 di Kubar disebut mencapai sekitar 740 mikrogram per meter kubik. Rata-rata paparannya tercatat 13,3 kali di atas baku mutu di Kubar, 12,7 kali di Kutai Timur, dan 10 kali di Mahakam Ulu.

Rudy mengatakan keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah titik api. Dampak terhadap masyarakat, terutama kesehatan, juga harus menjadi perhatian.

“Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah titik api. Ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah sejauh mana masyarakat terlindungi,” tegasnya.

5.867 Personel Disiapkan

Kaltim memiliki 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan total 5.867 personel.

Rudy meminta seluruh unsur tersebut bekerja dalam koordinasi yang terintegrasi. Data hotspot, cuaca, kualitas udara hingga kondisi kesehatan masyarakat dinilai perlu menjadi bagian dari sistem informasi bersama agar respons di lapangan lebih cepat.

Perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan juga diminta memastikan kesiapan personel, peralatan pemadam, serta sumber air. Penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan juga perlu diperkuat.

Dampak karhutla terhadap kesehatan mulai terlihat. Dinas Kesehatan Kaltim mencatat 13.086 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam pelaporan khusus karhutla periode 27 Juli hingga 15 September 2026. Kasus mingguan bahkan sempat meningkat hingga 5,4 kali.

Kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta memperkuat surveilans ISPA dan pneumonia, kesiapan puskesmas, serta ketersediaan obat dan alat pelindung.

Informasi mengenai pembatasan aktivitas luar ruangan juga perlu disampaikan dengan cepat ketika kualitas udara memburuk.

Kemarau Picu Ancaman Kekeringan

Selain karhutla dan asap, kondisi kemarau juga meningkatkan risiko persoalan kesehatan dan ketersediaan air. Data yang dipaparkan dalam rapat mencatat 35.105 penderita diare dengan lima kematian. Ancaman demam berdarah dengue (DBD) juga menjadi perhatian.

“Karhutla, kekeringan, kualitas air dan kesehatan harus kita tangani secara terintegrasi, bukan sektoral,” ujar Rudy.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim juga memantau kualitas air di 33 titik sungai pada 10 kabupaten/kota. Seluruh titik tersebut disebut berada dalam status tercemar ringan.

Kondisi itu perlu diwaspadai seiring menurunnya debit sungai. Semakin kecil debit air, semakin rendah kemampuan sungai dalam mengencerkan beban pencemar.

Rudy meminta BPBD bersama pemerintah kabupaten/kota memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Perumda Air Minum juga diminta memastikan ketersediaan air baku dan distribusi air bersih.

“Jangan sampai pemerintah bergerak setelah masyarakat antre mengambil air. Kita harus hadir sebelum masalah menjadi krisis,” katanya.

Tambah Embung dan Armada Pemadam

Mewakili Pangdam VI Mulawarman, Irdam VI Mulawarman Brigjen Unang Sudargo mengatakan karhutla dipengaruhi faktor manusia dan alam. Salah satu faktor alam yang disebut masih berlangsung adalah fenomena El Nino.

Sejumlah langkah disiapkan untuk memperkuat pencegahan, di antaranya penambahan embung air dan armada pemadam, larangan membakar lahan, perkerasan jalan sebagai akses penanganan di kawasan rawan, serta penyusunan rencana kontingensi bencana oleh pemerintah daerah sesuai karakteristik ancaman.

Rudy menegaskan hasil rapat harus ditindaklanjuti dengan target dan pembagian tanggung jawab yang jelas.

“Setiap keputusan rapat hari ini harus memiliki target waktu, penanggung jawab dan action plan yang jelas,” pungkasnya.

Rapat Forkopimda Kaltim tersebut turut membahas persoalan listrik, BBM, dan LPG. Rapat dimoderatori Sekda Kaltim Sri Wahyuni dan dihadiri Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Dedi Suryadi, pejabat IKN, serta sejumlah instansi terkait.

Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan