Feature
Internet di Maratua Martua akases internet di maratua komdigi bakti komdigi
Dilema Internet di Pulau Maratua: BAKTI Komdigi Jawab Tantangan Susah Sinyal
Di bawah langit Pulau Maratua, Kabupaten Berau, belasan anak muda hingga orang tua tampak duduk berjejer di pelataran Kantor Kampung Payung-Payung. Pandangan mereka lekat pada layar gawai masing-masing. Di pulau yang tersohor hingga mancanegara karena keindahan baharinya ini, pemandangan berburu sinyal di titik-titik tertentu telah menjadi bagian dari ritme hidup sehari-hari.
Oleh: Bonny Pradinda Putra
Bagi warga setempat, internet gratis bantuan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah tumpuan harapan. Namun, di balik statusnya sebagai penyelamat komunikasi, infrastruktur ini menyimpan dinamika masalah yang kontradiktif: ia sangat diandalkan, sekaligus kerap membuat penggunanya pasrah karena kelambatan.
Sebagai salah satu garda terdepan wilayah kepulauan, jaringan telekomunikasi komersial di Maratua kerap mengalami kelumpuhan massal (down) saat wisatawan membanjiri pulau. Di saat itulah, akses internet gratis BAKTI menjadi satu-satunya penyambung lidah warga ke dunia luar.
"Kalau dari segi pemanfaatan, sangat membantu. Apalagi sekarang semua pelaporan sudah berbasis digital, terutama sistem keuangan kampung," ungkap Sekretaris Kampung Payung-Payung, Rino, Kamis (11/6/2026).
Meski demikian, Rino tidak menampik bahwa fasilitas ini memicu fenomena sosial baru. Saban malam, halaman kantor kampung diserbu warga. Mulai dari urusan penting hingga sekadar hiburan, semuanya tertumpu pada satu pemancar. Imbasnya, tumpukan sampah dan minimnya kontrol terhadap anak sekolah yang begadang hingga tengah malam menjadi persoalan pelik yang memaksa aparat kampung sesekali menggelar ronda malam.
"Kami sudah mengajukan pembangunan menara (tower) mandiri sejak 10 tahun lalu, bahkan lahan tanah sudah kami sediakan di masing-masing kampung. Namun hingga tahun 2026 ini, realisasinya belum ada," tambah Rino getir.
Bagi Abdul Gafar, warga Kampung Payung-Payung, keberadaan internet gratis adalah urusan menyambung silaturahmi dengan keluarga di ujung pulau. Ketika jaringan induk dari Derawan putus total, warga praktis terisolasi.
"Paling umum digunakan untuk WhatsApp, ada grup warga di sana. Kalau jaringannya lelet atau putus, ya kami hanya bisa pasrah. Harapan kami cuma satu, bagaimana pun caranya harus ada tower mandiri di Payung-Payung. Karena sekarang, kalau tidak ada jaringan, semuanya mati," kata Abdul.
Ironi Password di Ruang Kelas
Ketergantungan yang besar ini berbanding terbalik dengan kondisi di sektor pendidikan. Di SDN 001 Payung-Payung, fasilitas internet gratis yang dikhususkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar justru kerap menganggur.
Seorang guru kelas (yang enggan disebutkan namanya) mengaku lebih sering mengandalkan kuota data pribadi dari ponselnya ketimbang jaringan BAKTI saat harus mengisi aplikasi kedinasan atau rapor digital. "Kalau jaringan Pemkab lagi trouble, baru kami pindah pakai BAKTI, itu pun kalau jaringannya lagi bagus. Seringnya kurang maksimal," akunya.
Fakta di lapangan ini mengejutkan jajaran direksi BAKTI Komdigi saat melakukan inspeksi mendadak ke pulau tersebut. Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, mengonfirmasi bahwa utilisasi internet khusus sekolah di kawasan tersebut tercatat di bawah 10 persen dalam sebulan. Sebuah angka yang dinilainya sangat kecil dan tidak berdampak.
Setelah ditelusuri, akar masalahnya ternyata terletak pada rantai komunikasi dan manajemen internal sekolah. Sinyal pemancar (access point) yang seharusnya diarahkan ke ruang kelas justru menghadap ke luar publik. Akibatnya, kapasitas bandwidth tersedot oleh ratusan warga yang mengaksesnya secara bersamaan. Sementara itu, jaringan internal sekolah yang diproteksi justru tidak digunakan karena para guru tidak mengetahui kata sandinya (password).
"Padahal sistem sudah kami atur: 70 persen kapasitas untuk sekolah dan 30 persen untuk umum. Ternyata ada penyumbatan informasi (bottlenecking), di mana guru-guru tidak tahu kalau jaringan mereka ber-password dan tidak pernah dibagikan," sesal Fadhilah.
Batas Minimum Layanan Dasar
Menanggapi keluhan warga mengenai kecepatan internet yang dinilai lambat, Plt Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano, memaparkan bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memang didesain sebagai pemenuhan layanan dasar (basic need), bukan untuk kebutuhan hiburan komersial berskala besar.
Saat ini, kapasitas menara BTS BAKTI yang beroperasi di wilayah tersebut disetel pada batas minimum 8 Mbps dengan teknologi yang masih terbatas. Konstruksi jaringan di Maratua dinilai cukup berat karena belum tersambung oleh kabel fiber optik darat maupun jaringan microwave terestrial. Jaringan kabel optik sejauh ini masih tertahan di kawasan Tanjung Batu.
"Flashback ke tahun 2012 atau 2015, kebutuhan primer ponsel hanya untuk telepon dan SMS yang cukup dengan kecepatan ratusan Kbps. Sekarang, kemajuan aplikasi dan AI bergerak sangat cepat meninggalkan infrastrukturnya. Satu orang membuka YouTube saja bisa menyedot 1 hingga 2 Mbps. Jadi kalau 8 Mbps dipakai bersamaan oleh puluhan orang, pasti lemot," terang Darien.
Pihak BAKTI Komdigi juga menegaskan bahwa satelit atau layanan internet berbasis ruang angkasa seperti Starlink yang mulai menjamur di kapal-kapal transportasi laut mapan hanyalah solusi temporer. Umur satelit tersebut relatif pendek, yakni berkisar 4 hingga 15 tahun, jauh dibanding kabel fiber optik bawah laut yang mampu bertahan hingga 30 tahun dengan biaya operasional lebih murah dan kapasitas gigabit yang jauh lebih besar.
Antara Keamanan Jiwa dan Edukasi
Urusan sinyal di Maratua bukan sekadar perkara eksistensi di media sosial, melainkan menyangkut keselamatan nyawa. Sekretaris Kecamatan Maratua, Armin Mashuri, menceritakan bagaimana jalur pelayaran antara Tanjung Redeb, Derawan, dan Maratua masih dihantui oleh titik lemah sinyal (black spot).
Dalam kurun waktu belasan tahun dinasnya, Armin mencatat beberapa kasus kapal motor (speedboat) maupun nelayan tradisional yang mengalami mati mesin di tengah laut dan berakhir karam tanpa bisa meminta pertolongan karena ketiadaan sinyal.
"Kejadian biasanya pada musim gelombang tinggi. Sistem kami di darat hanya mengandalkan estimasi durasi. Jika dalam satu jam kapal belum tiba di tujuan, baru kami lakukan pencarian manual. Keberadaan jaringan yang kuat di pulau-pulau terluar ini sangat krusial sebagai alat mitigasi keselamatan," tutur Armin.
Meski menghadapi banyak catatan kritis, pemerintah menegaskan tidak akan menarik fasilitas gratis ini dari Maratua. Langkah intervensi gratis dari APBN ini tetap dipertahankan untuk memastikan layanan publik seperti data kependudukan, Dapodik, hingga pos TNI tetap terhubung.
"Ketika saya tanya ke kepala kampung, apakah layanannya mau dipindahkan saja karena dianggap lambat? Mereka menolak keras. Mereka mengaku sangat tergantung karena akses ini gratis. Tugas besar kita sekarang adalah mengedukasi publik bahwa layanan gratis ini peruntukannya adalah untuk administrasi pemerintahan, kesehatan, dan edukasi, bukan untuk aktivitas hiburan yang menyedot kuota besar," pungkas Fadhilah Mathar.
Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan
