Utama
DPRD Kaltim KEK Maloy Tidak dilirik investor Komisi II DPRD Kaltim Kutai Kartanegara Baharuddin Demmu
Kasihan! KEK Maloy Tak Dilirik Investor
SELASAR.CO, Samarinda - Hingga saat ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur, belum dilirik oleh investor, setelah diresmikan Presiden Joko Widodo pada April 2019 lalu. Hal ini diketahui setelah digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi II DPRD Kaltim.
Baharuddin Demmu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim mengatakan, tidak tertariknya investor untuk menanamkan uang di sana karena belum lengkapnya fasilitas.
"Ini karena banyak fasilitas yang belum lengkap, air saja tidak ada. Yang kami mau bilang terlalu cepat menginvestasikan uang di sana tapi semua fasilitasnya belum lengkap," ujarnya.
Dia menyarankan, jika ingin KEK Maloy dilirik investor, maka pemerintah harus mengucurkan kembali anggarannya untuk membangun fasilitasnya yang kurang. "Atau sekaligus ditutup (anak) perusahaannya," tegas Demmu.
Berita Terkait
Untuk diketahui, pada awalnya Pemprov Kaltim memberikan bantuan keuangan yang diserahkan ke Pemkab Kutim. Dari bantuan itu dibelikan lahan di kawasan Maloy, tanah-tanah masyarakat yang dibebaskan seluas 509,34 hektare. "Tapi kita kejar berapa jumlah duitnya mereka (MBS) belum tahu," terangnya.
Setelah lahan itu menjadi aset Pemkab Kutim, aset tersebut diberikan kepada Perusda MBS untuk mengelola. MBS dalam pengelolaannya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Kaltim Kawasan Industri Maloy dan PT Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy untuk melakukan pengelolaan.
Direktur Utama Perusda Kaltim Melati Bhakti Sakti (MBS) Agus Dwitarto yang juga merangkap sebagai pengelola pengelola KEK Maloy mengatakan, fasilitas pendukung seperti listrik telah tersedia.
"Untuk persoalan listrik itu sudah disuplai oleh PLN, di sana sudah tersedia jaringan tegangan menengah. Artinya sudah bisa dialiri hingga maksimal 30 megawatt," jelasnya.
Untuk persoalan air Agus berujar, sebenarnya telah tersedia Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). "Namun sekarang belum bisa melakukan commissioning test. Ini kan tanggung jawabnya bukan pada kami, Ini tanggung jawab dari pemerintah," imbuhnya.
"Ini kami sudah sampaikan ke DPRD untuk dicarikan solusi-solusinya. Terpenting kebutuhan infrastruktur tambahan agar menambah daya tarik investasi," tambahnya.
Oleh karena itu Agus berencana melakukan evaluasi kebutuhan infrastruktur dan prasarana di lokasi KEK Maloy. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus itu.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
