Utama
Serikat Pekerja Kampus Forum Rektor Indonesia Program Prioritas Presiden Presiden Prabowo Subianto
SPK Kritik Keras Forum Rektor: Stop Menjilat! Kampus Bukan Stempel Kekuasaan
SELASAR.CO, Samarinda - Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengecam keras pernyataan dukungan ribuan perguruan tinggi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto. SPK menilai sikap tersebut menunjukkan kecenderungan kampus menjadi alat kekuasaan dan melupakan fungsi kritisnya sebagai penjaga akal sehat.
Sebanyak 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, deklarasi ini menuai sorotan tajam dari SPK.
Ketua SPK, Dia Al Uyun, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kelatahan akademik dan pembiaran kampus dijadikan alat legitimasi kekuasaan.
“Kampus bukan stempel kekuasaan! Stop membebek dan menjilat kekuasaan!” tegas Dia Al Uyun.
Dia menilai penundukan kampus pada kekuasaan telah membuka ruang bagi kekerasan, premanisme, hingga eksploitasi dalam dunia pendidikan. Menurutnya, alih-alih menjadi mesin produksi pengetahuan untuk kepentingan rakyat, kampus justru berubah menjadi pelindung kepentingan elite penguasa.
Salah satu bentuk intervensi kekuasaan yang disoroti SPK adalah dalam proses pemilihan rektor. Melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018, pemerintah memiliki 35% hak suara dalam pemilihan rektor.
“Ini jelas barter politik. Suara menteri mewakili kekuasaan, dan digunakan untuk menyandera kampus agar patuh,” ujar Dia.
Selain itu, SPK juga mengkritik maraknya praktik penjinakan akademisi melalui tawaran jabatan strategis di kementerian, BUMN, maupun BUMD.
“Kekuasaan menggoda sivitas akademika dengan jabatan-jabatan basah. Akal sehat intelektual dibunuh dengan uang dan pragmatisme,” tambahnya.
SPK menilai kondisi ini berbahaya karena membuat kampus kehilangan daya kritis dan berpotensi menjadi alat untuk mencuci dosa-dosa kekuasaan.
Sebagai respons atas situasi ini, SPK menyatakan empat sikap resmi:
- Mengajak Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor PTN untuk kembali pada fungsi intelektual dan menjauh dari peran sebagai stempel kekuasaan.
- Menolak segala bentuk kooptasi dan instrumentalitas kampus untuk kepentingan politik kekuasaan.
- Menegaskan bahwa kampus harus menjadi alat kontrol, bukan legitimasi pemerintah.
- Mengajak seluruh pekerja kampus, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk menolak upaya normalisasi kekuasaan dalam pendidikan tinggi.
Penulis: Boy
Editor: Awan
