Utama

TAGUPP Kaltim irianto lambrie gubernur kaltim berita kaltim 

TAGUPP Kaltim Disorot, Ketua Tim Ahli Tegaskan Fokus Kinerja dan Percepatan PAD

2 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda – Keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur menjadi perhatian publik, terutama terkait besaran honorarium dan efektivitas kinerjanya. Ketua TAGUPP, Irianto Lambrie, menegaskan tim yang dipimpinnya baru mulai bekerja dan tengah menyusun langkah percepatan sesuai arahan gubernur.

Irianto menjelaskan, dirinya bersama anggota tim pertama kali dikumpulkan pada Senin, 23 Februari lalu untuk perkenalan dan menerima arahan dari Gubernur Rudy Mas’ud. Dalam pertemuan itu, gubernur menyampaikan garis besar tugas dalam percepatan pembangunan di Kaltim.

“Secara prinsip arahan sudah jelas. Kami diminta bekerja untuk percepatan pembangunan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Ia mengakui hingga kini belum menerima salinan resmi SK tersebut dan telah menyarankan agar dokumen itu dibagikan kepada seluruh unsur tim, baik penasihat maupun pengurus, agar setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya secara rinci.

Dalam struktur TAGUPP terdapat unsur penasihat dan pengurus. Unsur penasihat diisi sejumlah tokoh dari dalam dan luar daerah, sedangkan unsur pengurus terbagi dalam beberapa bidang, meliputi ekonomi, sumber daya manusia (SDM), lingkungan dan infrastruktur, serta informasi dan komunikasi.

Menurut Irianto, tugas utama TAGUPP adalah memberikan saran, pendapat, dan analisis profesional kepada gubernur. Tim juga melakukan komunikasi dan pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program yang tertuang dalam dokumen RKPD.

“Keputusan tetap di tangan gubernur. Kami hanya memberikan masukan dan pendampingan agar program berjalan efektif dan terukur,” katanya.

Ia menambahkan, pembentukan tim ahli bukan hal baru di tingkat provinsi. Sejumlah daerah lain juga memiliki tim serupa untuk memperkuat fungsi analisis kebijakan dan percepatan program prioritas.

Salah satu fokus utama yang ditekankan gubernur kepada TAGUPP adalah upaya mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer keuangan dari pusat. Tim diminta merumuskan inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami diminta mencari strategi agar Kaltim tidak terus bergantung pada dana transfer. Itu artinya perlu inovasi, terutama dalam optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah,” ujarnya.

Ia mengakui ruang fiskal daerah saat ini semakin terbatas karena banyak kewenangan, termasuk di sektor pertambangan dan kehutanan, berada di pemerintah pusat. Karena itu, tim akan mengkaji potensi lain, termasuk pemanfaatan wilayah perairan dan pesisir, sepanjang sesuai dengan regulasi.

Selain aspek ekonomi, TAGUPP juga berfungsi memberikan pertimbangan agar kebijakan dan pelaksanaan anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Di dalam tim terdapat pakar hukum dan praktisi yang bertugas mengantisipasi risiko kebijakan.

Terkait sorotan publik mengenai honorarium tim ahli, Irianto menyatakan hal tersebut bukan kewenangannya untuk menjelaskan secara teknis.

“Soal honorarium dan administrasi keuangan, itu ranah Sekretaris Daerah atau pihak yang berwenang. Kami fokus pada tugas memberikan masukan secara objektif dan profesional,” katanya.

Ia menegaskan, efektivitas tim akan diukur dari kontribusi nyata terhadap percepatan program gubernur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Masukan kami bisa saja dijalankan atau tidak, itu kewenangan gubernur. Namun kewajiban kami adalah menyampaikan pandangan terbaik untuk kepentingan daerah,” tutupnya.

 

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan