Utama

kantor gubernur kaltim demo gubernur kaltim gubernur kaltim ganti rugi lahan konflik agraria kaltim 

Aksi “Ketuk Pintu Gubernur” Direspons Rudy Mas’ud, Pemprov Kaltim Bakal Bentuk Satgas Kawal Konflik Lahan Warga



Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat temui massa aksi “Ketuk Pintu Gubernur” di halaman kantor gubernur kaltim, Selasa (19/5/2026).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud saat temui massa aksi “Ketuk Pintu Gubernur” di halaman kantor gubernur kaltim, Selasa (19/5/2026).

SELASAR.CO, Samarinda – Aksi “Ketuk Pintu Gubernur” yang diinisiasi oleh masyarakat terdampak konflik agraria di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat respons langsung dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Usai menggelar audiensi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov), massa aksi menegaskan akan terus mengawal janji dan tindak lanjut dari orang nomor satu di Kaltim tersebut dalam menyelesaikan kasus sengketa lahan satu per satu.

Koordinator Lapangan Aksi Ketuk Pintu Gubernur, Nina Iskandar, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur yang hadir langsung menemui warga dan mendengarkan tuntutan mereka.

“Alhamdulillah, Gubernur langsung membersamai kami dan langsung menerima aspirasi-aspirasi kami,” ujar Nina usai pertemuan, Selasa (19/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, terungkap bahwa Gubernur Kaltim berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini nantinya bertugas menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Hak Guna Usaha (HGU) yang beroperasi di wilayah Provinsi Kaltim.

Langkah ini dinilai sebagai angin segar bagi perjuangan warga yang selama ini mencari keadilan atas hak tanah mereka.

“Ini sudah bagian yang luar biasa. Bisa menyelamatkan masyarakat kita yang sampai dengan hari ini masih tertindas oleh korporasi-korporasi besar yang merampas lahan-lahan warga,” tegas Nina.

Nina membeberkan, aksi unjuk rasa terkait konflik agraria di Kaltim ini sejatinya sudah berulang kali dilakukan. Bahkan, polemik sengketa lahan ini sudah bergulir sejak sebelum era kepemimpinan Rudy Mas’ud, namun belum menemukan titik penyelesaian yang konkret hingga saat ini.

Meski menyambut baik komitmen Pemprov, pihak warga menegaskan tidak akan lengah dan bakal terus mengawasi realisasi di lapangan.

“Apapun yang disampaikan gubernur masih tahapan awal, masih janji seperti itu. Tapi akan kami up terus dan akan kami kawal,” imbuh Nina.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berjanji segera menindaklanjuti tuntutan warga. Ia memastikan Pemprov Kaltim akan membahas masalah konflik lahan tersebut bersama pihak-pihak yang berwenang.

“Satu-satu kita selesaikan,” tegas Rudy Mas’ud.

Rudy menyatakan bahwa Pemprov Kaltim bersama instansi terkait berkomitmen untuk segera mempelajari dan mengkaji secara mendalam setiap persoalan yang disampaikan oleh masyarakat. Ia juga menegaskan keberpihakan pemerintah dalam membela hak-hak rakyatnya.

“Kami pastikan bahwa gubernur dan wakil gubernur ini pastinya berada di belakang rakyat Kalimantan Timur. Sepanjang punya kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami akan melakukan langkah-langkah yang tegas pastinya,” tutur Rudy.

Sebagai langkah konkret awal, dalam waktu dekat Pemprov Kaltim akan segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Kaltim guna merumuskan langkah bijak penanganan sengketa lahan.

“Saya sekali lagi nanti mohon data-data diberikan kepada kami. Kami akan segera mempelajari, mengkaji dengan sungguh-sungguh, dan kami akan membuat tim khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak Ibu alami ini,” pungkasnya.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan

Berita Lainnya