Di Antara Kesucian dan Kebebasan: Dilema Ruang Publik

1 jam yang lalu

Tengku Imam Syarifuddin, peneliti bidang politik dan pemerintahan.

Oleh: Tengku Imam Syarifuddin

Riuh gelombang aksi 214 jilid 2 di Kalimantan Timur tidak hanya melahirkan capaian formal berupa diterimanya hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur terhadap kinerja pemerintah provinsi. Di balik dinamika tersebut, terselip satu peristiwa yang tampak sederhana, namun sesungguhnya membuka lapisan persoalan yang jauh lebih dalam: pemblokiran akses Islamic Center Samarinda sebagai titik kumpul massa aksi.

Pada pandangan pertama, keputusan ini dapat dimaknai sebagai langkah administratif yang wajar. Pengelola merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa tempat ibadah bukanlah arena untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Argumen ini tampak kokoh secara normatif dan sejalan dengan upaya menjaga kesucian ruang ibadah dari aktivitas politik praktis. Namun, ketika diletakkan dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas, justru muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak sederhana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa massa aksi tidak menjadikan masjid sebagai lokasi demonstrasi, melainkan sebagai titik konsolidasi sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kalimantan Timur sebagai pusat aksi. Artinya fungsi yang hendak digunakan bukanlah fungsi ekspresi politik langsung, melainkan fungsi sosial sebagai ruang berkumpul yang selama ini telah melekat pada Islamic Center itu sendiri.

Di sinilah persoalan mulai bergeser dari sekadar kepatuhan terhadap teks hukum menjadi pertarungan makna atas ruang. Islamic Center Samarinda bukan hanya ruang ibadah dalam arti sempit, melainkan ruang sosial yang hidup. Islamic Center menjadi tempat masyarakat berinteraksi, berolahraga, berdiskusi, hingga melakukan berbagai aktivitas komunitas. Dalam praktik keseharian, batas antara ruang sakral dan ruang publik menjadi cair. Pelataran masjid, taman di sekitarnya, dan area terbuka lainnya telah lama berfungsi sebagai ruang semi-publik yang inklusif. Ketika akses terhadap ruang tersebut dibatasi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal ketertiban atau kesucian, melainkan hak warga atas ruang publik itu sendiri. Pemblokiran tidak lagi sekadar tindakan teknis, tetapi juga tindakan politis karena menentukan siapa yang boleh hadir, berkumpul, dan pada akhirnya, siapa yang boleh menjadi bagian dari proses demokrasi.

Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, gagasan Jürgen Habermas tentang public sphere menjadi relevan. Habermas memandang ruang publik sebagai arena di mana warga negara dapat berkumpul secara bebas, berdiskusi secara rasional dan membentuk opini publik tanpa dominasi negara maupun kekuatan privat. Ruang publik tidak selalu berbentuk institusi formal seperti parlemen, tetapi juga hadir dalam ruang-ruang keseharian seperti kafe, taman, bahkan pelataran tempat ibadah. Dalam pandangan ini, Islamic Center Samarinda dapat dipahami sebagai bagian dari ruang publik yang memungkinkan terbentuknya komunikasi sosial. Namun, Habermas juga mengingatkan bahwa ruang publik selalu berada dalam ancaman kolonisasi oleh kekuasaan. Ketika akses terhadap ruang tersebut mulai dikendalikan, maka komunikasi publik menjadi terdistorsi. Tidak semua warga memiliki kesempatan yang setara untuk hadir dan menyuarakan pendapat.

Pemblokiran akses ke Islamic Center, dapat dibaca sebagai gejala awal dari penyempitan ruang publik. Ruang yang sebelumnya terbuka bagi semua orang tiba-tiba menjadi terbatas bagi kelompok tertentu. Lebih jauh, keputusan mengenai akses tersebut tidak lagi berada di tangan publik, melainkan di tangan otoritas tertentu. Namun tidak berhenti di situ, mengingat bahwa objek tuntutan aksi adalah pemerintah provinsi, muncul hipotesis yang patut dipertimbangkan: apakah pembatasan ini benar-benar murni keputusan pengelola, atau justru terdapat relasi kuasa yang lebih luas di baliknya?

Berita Terkait

Dalam pandangan politik, terdapat konsep indirect control atau pengendalian tidak langsung. Hal ini menempatkan kekuasaan tidak selalu bekerja melalui instruksi formal, tetapi melalui jejaring relasi, tekanan implisit, atau keselarasan kepentingan. Dalam konteks ini, pengelola fasilitas publik dapat menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan tertentu, meskipun tanpa perintah eksplisit. Hipotesis ini tentu tidak dapat diklaim sebagai fakta tanpa bukti empiris. Namun, penting sebagai kerangka analisis untuk membaca kemungkinan adanya intervensi kekuasaan dalam pengelolaan ruang publik. Terlebih dalam situasi di mana gerakan massa secara langsung mengkritik pemerintah daerah, pembatasan ruang berkumpul dapat menjadi strategi untuk meredam konsolidasi aksi tanpa harus melakukan represi terbuka. Jika hipotesis ini memiliki dasar maka yang terjadi bukan sekadar pembatasan ruang, melainkan transformasi ruang publik menjadi instrumen kekuasaan. Dalih menjaga kesucian tempat ibadah berpotensi menjadi legitimasi normatif bagi tindakan yang sesungguhnya bersifat politis. Dalam situasi seperti ini, simbol-simbol religius dapat mengalami instrumentalisasi yaitu digunakan bukan semata untuk kepentingan spiritual, tetapi juga untuk tujuan pengendalian sosial.

Di sisi lain, jika tidak terdapat intervensi kekuasaan sekalipun, keputusan pemblokiran tetap menyisakan persoalan. Interpretasi hukum yang terlalu tekstual dapat mengabaikan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Ketika ruang yang secara de facto telah menjadi ruang publik diperlakukan sebagai ruang privat yang eksklusif, maka terjadi ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Peristiwa ini pada akhirnya mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari keberhasilan prosedural, seperti diterimanya hak angket atau respons institusi formal terhadap tuntutan masyarakat. Demokrasi juga hidup dalam ruang-ruang di mana warga dapat berkumpul, berdiskusi dan membangun kesadaran kolektif. Ketika ruang-ruang tersebut mulai dibatasi, maka kualitas demokrasi ikut tergerus.

Lebih jauh lagi, pembatasan semacam ini berpotensi menciptakan efek jangka panjang berupa normalisasi kontrol atas ruang publik. Jika masyarakat mulai terbiasa dengan pembatasan akses yang tidak proporsional, maka ruang publik secara perlahan akan menyempit tanpa disadari. Demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba, tetapi melemah secara gradual melalui pembatasan-pembatasan kecil yang tampak sepele. Blokade Islamic Center Samarinda mungkin akan tercatat sebagai episode singkat dalam dinamika politik lokal. Namun, menyimpan pelajaran penting tentang relasi antara ruang, kekuasaan, dan demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang publik bukanlah entitas netral, melainkan arena yang selalu diperebutkan baik oleh warga yang ingin mengekspresikan aspirasi, maupun oleh kekuasaan yang ingin mengendalikan stabilitas. Pertanyaan yang tersisa menjadi refleksi bersama: siapa yang berhak menentukan fungsi sebuah ruang? Apakah pengelola, negara, atau masyarakat sebagai pengguna?

Dalam kerangka Jürgen Habermas, jawabannya condong pada yang terakhir. Ruang publik adalah milik warga, tempat di mana demokrasi menemukan bentuknya yang paling nyata. Ketika ruang tersebut dibatasi, maka yang terancam bukan hanya kebebasan berkumpul, tetapi juga esensi demokrasi itu sendiri. Pada akhirnya, mungkin yang perlu diwaspadai bukan hanya tindakan pemblokiran itu sendiri, tetapi juga logika yang melandasinya. Sebab, ketika pembatasan ruang dianggap wajar tanpa pertanyaan, maka kita sedang menyaksikan awal dari penyempitan ruang demokrasi yang terjadi bukan dengan suara keras, melainkan dalam senyap yang perlahan.