Memimpin Bukan Menikmati Privilese: Pesan Moral di Balik Gaduh Mobil Dinas

2 jam yang lalu

Oleh: Tengku Imam Syarifuddin

Een leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden. Jalan memimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin itu menderita.

Hampir sepekan ini jagat maya dihebohkan dengan isu yang krusial, yaitu belanja mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar di tengah isu efisiensi anggaran dan rasionalitas belanja daerah. Angka Rp8,5 miliar bukanlah sekadar nominal dalam tabel anggaran. Angka tersebut berubah menjadi simbol yang memicu perdebatan dan mengundang pertanyaan etis. Keputusan pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur menghadirkan sebuah ketegangan moral yang sulit diabaikan.

Pada dasarnya, bisa saja belanja tersebut sah secara administratif, bahkan telah mengikuti mekanisme penganggaran dan tidak melanggar aturan legal formal yang berlaku. Namun, dalam pandangan politik anggaran, belanja negara tidak pernah berhenti pada aspek legalitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara selalu memuat pesan simbolik tentang prioritas, nilai, dan keberpihakan. Karena itu, pertanyaan publik tidak berhenti pada “apakah boleh?”, melainkan bergerak lebih jauh ke “apakah pantas?” dan “apakah perlu dalam situasi ini?”.

Kondisi sosial Kalimantan Timur hari ini, yang tercermin oleh ketimpangan wilayah, kualitas infrastruktur publik yang belum merata, serta kebutuhan besar untuk memperkuat modal manusia, membuat kemewahan tersebut sangat mudah dibaca sebagai sebuah simbol jarak antara elite pemerintahan dan masyarakat. Mobil dinas tidak lagi dipahami sebagai alat kerja semata, tetapi telah merepresentasikan cara pemimpin negara memandang dirinya di hadapan rakyat. Hal inilah yang menjadi percikan api awal ketika simbol kekuasaan tampil lebih menonjol daripada pesan empati dan pengendalian diri.

Berita Terkait

Pembelaan yang diberikan oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam polemik ini adalah untuk menjaga muruah (marwah) masyarakat. Pada dasarnya, muruah dipahami sebagai kehormatan, wibawa, dan citra institusi yang harus dijaga. Namun, dalam konteks ini, marwah direduksi menjadi tampilan fisik kekuasaan berupa kendaraan mewah yang dibelanjakan dalam situasi krisis. Di titik ini, makna marwah mengalami penyempitan yang problematik.

Marwah sejatinya bukan soal apa yang dikenakan atau dikendarai oleh seorang pemimpin, melainkan dampak apa yang telah dirasakan oleh masyarakat. Marwah dari sebuah institusi pemerintahan justru tercermin dari kemampuan institusi tersebut untuk menghadirkan rasa keadilan, perlindungan, dan peluang hidup yang baik bagi rakyatnya. Program seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan jauh lebih representatif untuk mengukur marwah daerah dibandingkan kemewahan fasilitas pimpinan daerahnya.

Ketika marwah dilekatkan pada simbol material kekuasaan, negara berisiko kehilangan orientasi etikanya. Simbol-simbol tersebut tidak netral dan membentuk imajinasi publik tentang siapa yang dilayani dan siapa yang dilupakan. Dalam masyarakat yang semakin sadar hak dan kritis terhadap kekuasaan, kemewahan pejabat mudah diterjemahkan sebagai ketidakpekaan sosial, bahkan jika dimaksudkan sebagai representasi formal jabatan.

Akhirnya muncul pertanyaan lanjutan: marwah siapa yang sedang dijaga? Jika marwah rakyat diukur dari kualitas hidup dan rasa keadilan, maka belanja publik seharusnya mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan kolektif, bukan pada kenyamanan simbolik pimpinan pemerintahan.

Pada posisi ini, penulis teringat dengan sebuah peribahasa klasik Belanda yang relevan dengan isu ini: “Een leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden.” Jalan memimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin itu menderita. Pada dasarnya, peribahasa ini mengandung pesan moral bahwa kepemimpinan dipahami bukan sebagai akumulasi hak istimewa, melainkan sebagai kesediaan memikul beban, membatasi diri, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan personal maupun simbolik.

Dalam tradisi etika politik klasik, penderitaan pemimpin bukan berarti kemiskinan yang dipertontonkan, melainkan pengendalian diri dan empati struktural. Pemimpin yang memilih hidup lebih sederhana sesungguhnya sedang membangun legitimasi moral, di mana pemimpin telah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak memisahkannya dari realitas rakyat yang dipimpinnya. Namun, dalam praktik politik modern, terutama di era demokrasi elektoral yang mahal dan birokrasi yang sarat privilese, etika ini kian memudar. Kepemimpinan sering dimaknai sebagai akses terhadap fasilitas, bukan sebagai tanggung jawab moral. Akibatnya, jarak psikologis antara pemimpin dan rakyat semakin melebar, sementara simbol kemewahan justru dinormalisasi.

Di titik inilah persoalan mobil dinas mewah menjadi relevan secara etis. Mobil dinas tersebut bukan sekadar kendaraan, tetapi penanda apakah semangat “menderita demi rakyat” masih hidup dalam praktik kepemimpinan kita hari ini. Ketika pengendalian diri hilang, kepercayaan publik pun perlahan tergerus. Tanpa kepercayaan, kekuasaan kehilangan fondasi legitimasi yang paling mendasar.

Sebenarnya para founding fathers bangsa ini telah memikirkan persoalan ini. Misalnya, pemikiran Bung Hatta tentang “Negara Pengurus” menawarkan kerangka etik yang relevan untuk membaca polemik ini. Dalam pandangan Hatta, negara bukanlah entitas yang berkuasa atas rakyat, melainkan pengelola amanah kolektif. Kekuasaan harus dijalankan dengan kesadaran moral bahwa setiap keputusan berdampak langsung pada kehidupan warga.

Dalam kerangka negara pengurus, anggaran publik adalah instrumen etika. Anggaran publik tidak hanya berbicara tentang efisiensi dan efektivitas, tetapi juga tentang disiplin moral. Setiap pengeluaran harus diuji bukan hanya dari sisi manfaat administratif, melainkan juga dari pesan nilai yang dikandungnya. Pemborosan, walaupun legal, adalah bentuk kegagalan moral dalam mengelola amanah rakyat.

Hatta menekankan kesederhanaan sebagai prasyarat kepemimpinan yang berintegritas. Kesederhanaan bukan simbol kemiskinan, tetapi ekspresi tanggung jawab. Negara yang dikelola tanpa disiplin moral anggaran berisiko terjebak pada legalitas tanpa legitimasi, di mana aturan dipatuhi tetapi keadilan sosial diabaikan.

Polemik ini pada akhirnya bukanlah soal kendaraan, melainkan soal arah moral kepemimpinan dan wajah etika negara di hadapan rakyatnya. Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan besar untuk meningkatkan kesejahteraan publik, setiap simbol kemewahan pejabat menjadi pesan politik yang kuat: apakah negara hadir sebagai pengurus amanah atau sebagai penikmat privilese.

Marwah sejati tidak lahir dari kemegahan fasilitas, melainkan dari keberpihakan yang nyata. Kepemimpinan sejati bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kesediaan menahan diri. Dan anggaran publik bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan kontrak moral antara negara dan warganya. Para pemangku kebijakan perlu menyadari bahwa sejarah tidak akan mengingat seberapa mewah kendaraan yang digunakan para pemimpin, tetapi seberapa jauh keputusan mereka mendekatkan negara kepada rakyat yang seharusnya dilayani.

-----

Penulis adalah peneliti bidang politik dan pemerintahan.

Editor: Awan