Senyum Prabowo dan Realita Politik Dinasti Kaltim

5 jam yang lalu

Riyawan, Pengamat Sosial. (foto: selasar/istimewa)

Oleh: Riyawan, Pengamat Sosial

Senyum Presiden Prabowo Subianto di Balikpapan belakangan ini jadi bahan perbincangan publik. Dalam peresmian proyek kilang minyak, Prabowo sempat terkejut mengetahui bahwa Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud adalah kakak-beradik. Dengan nada bercanda ia berkata, “Oh kakak adik ya. Tidak apa-apa. Asal dipilih benar ya, hehehe.”

Kalimat ringan itu mengundang tawa, tapi juga menyisakan pertanyaan serius, apakah demokrasi kita benar-benar sehat, atau hanya berpindah tangan di lingkaran keluarga yang sama?

Fenomena politik dinasti bukan isu baru. Namun, di Kalimantan Timur (Kaltim), praktik ini terlihat makin terang dan terstruktur. Berbagai riset akademik, data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga laporan media nasional menunjukkan bahwa politik dinasti bukan sekadar soal “siapa saudara siapa”, tetapi berdampak langsung pada kualitas demokrasi, tata kelola, bahkan potensi korupsi.

Politik Dinasti: Dari Lelucon Presiden ke Masalah Serius Demokrasi

Secara teori, demokrasi memberi ruang yang sama bagi setiap warga negara untuk maju dan dipilih. Namun dalam praktik, politik dinasti menciptakan jalan pintas kekuasaan. Nama keluarga menjadi modal politik, sementara kompetisi ide dan gagasan justru tersingkir.

Peneliti senior LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, sejak lama menyebut politik dinasti sebagai penyakit kronis demokrasi elektoral Indonesia. Pemilihan langsung yang didesentralisasi justru melahirkan “raja-raja kecil” di daerah. Kekuasaan dikonsolidasikan, sumber daya dikunci, lalu diwariskan ke lingkar keluarga.

Fenomena ini diperkuat oleh riset Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) yang mencatat bahwa pada Pilkada 2020, sekitar 26% daerah di Indonesia diikuti kandidat dengan hubungan keluarga langsung dengan petahana atau mantan kepala daerah. Artinya, hampir seperempat kontestasi politik daerah berlangsung dalam arena yang tidak sepenuhnya setara.

Tak hanya itu, laporan Kompas juga mengaitkan politik dinasti dengan meningkatnya risiko korupsi. Dalam beberapa kasus besar, kepala daerah yang berasal dari jaringan keluarga kekuasaan justru terjerat korupsi bersama kerabatnya. Dinasti yang awalnya dibungkus narasi stabilitas, berubah menjadi jaringan rente dan konflik kepentingan.

Di Kaltim, situasinya semakin kompleks. Provinsi ini adalah wilayah kaya sumber daya alam, pusat proyek strategis nasional, sekaligus daerah dengan arus modal besar. Ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada lingkaran terbatas, pengawasan publik melemah dan potensi penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka.

Data Bicara: Dampak Dinasti pada Tata Kelola, Ketimpangan, dan Stabilitas

Data empiris memperkuat kekhawatiran tersebut. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of East Asian Studies (2021) menunjukkan bahwa daerah dengan kepemimpinan dinasti cenderung memiliki belanja infrastruktur lebih tinggi, tetapi efektivitasnya rendah dan rawan kebocoran anggaran. Koordinasi elite yang sering dibanggakan justru berubah menjadi koordinasi tertutup yang minim transparansi.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur tahun 2025 menunjukkan paradoks pembangunan yang patut dicermati. Secara makro, ekonomi Kaltim masih bergerak positif seperti PDRB Triwulan III-2025 tumbuh 4,26% (y-on-y) dengan sektor industri pengolahan melonjak hingga 13,96%. IPM Kaltim 2025 mencapai 79,39, menandakan kualitas hidup yang relatif tinggi, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 berada di 5,18% dan inflasi tahunan relatif terkendali di 2,68% (Desember 2025).

Namun di balik angka-angka impresif tersebut, persoalan klasik tetap mengemuka yakni pertumbuhan ekonomi yang kuat belum sepenuhnya menjamin pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh penduduk Kaltim yang diproyeksikan mencapai 4,27 juta jiwa.

Dalam konteks demokrasi, capaian ekonomi ini tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas ruang sipil. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim 2024 justru mencatat pelemahan pada aspek kebebasan berkumpul dan berserikat, sebuah sinyal bahwa stabilitas ekonomi belum diiringi penguatan demokrasi substantif.

Temuan ini sejalan dengan evaluasi Komisi Informasi, yang menunjukkan daerah dengan konsentrasi kekuasaan, termasuk pola politik dinasti, cenderung memiliki tingkat keterbukaan informasi publik yang lebih rendah. Kritik dan partisipasi warga sering kali dipersepsikan sebagai gangguan stabilitas, bukan sebagai elemen penting demokrasi yang sehat dan korektif.

Banyak berita sudah menyoroti bahwa politik dinasti berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ketika hukum dan konstitusi “dibelokkan” untuk memuluskan kepentingan keluarga politik, kepercayaan publik runtuh. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan ruh substantifnya.

Lalu, mengapa politik dinasti tetap bertahan?

Prof. Pratikno, mantan Rektor UGM, menjelaskan dari dua sisi. Dari sisi supply, keluarga politik melihat kekuasaan sebagai aset yang harus dijaga. Dari sisi demand, sebagian pemilih masih terikat secara emosional pada nama besar. Dalam logika branding politik, nama keluarga dikenal dianggap lebih “aman” ketimbang kandidat baru yang belum populer.

Masalahnya, ini diperparah oleh kegagalan partai politik dalam kaderisasi. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan kurang dari 30% partai memiliki sistem kaderisasi yang rapi. Akibatnya, partai memilih jalur instan seperti mengusung figur dengan modal nama dan jaringan, bukan kapasitas dan rekam jejak.

Padahal, survei Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan harapan baru. Generasi Z justru paling skeptis terhadap politik dinasti. Sekitar 68% pemilih muda menyatakan lebih memilih kandidat berdasarkan program dan kompetensi, bukan latar belakang keluarga. Ini sinyal bahwa perubahan bukan mustahil, asal ruang publik tetap kritis.

Demokrasi Butuh Kesadaran, Bukan Sekadar Tawa
Senyum Prabowo di Balikpapan memang menghibur. Namun di balik tawa itu, ada pesan penting bagi kita semua. Politik dinasti bukan sekadar gosip elite atau urusan keluarga pejabat. Ia adalah struktur kekuasaan yang berdampak langsung pada keadilan kompetisi, kualitas kebijakan, dan masa depan demokrasi Indonesia.

Kalimantan Timur, dengan segala kekayaannya, pantas dipimpin oleh yang terbaik, bukan hanya yang terdekat secara darah. Demokrasi sejati lahir ketika setiap warga memiliki peluang yang sama untuk bersaing lewat gagasan, integritas, dan kerja nyata.

Pada akhirnya, kunci ada di pemilih. Asal dipilih benar, seperti kata Presiden. Tapi “benar” bukan soal nama besar, melainkan keberanian publik untuk menuntut transparansi, menolak politik instan, dan memilih pemimpin karena kapasitasnya, bukan karena silsilahnya.

Editor: Yoghy Irfan