Utama

mobil gubernur kaltim mobil dinas gubernur kaltim dprd kaltim berita kaltim 

DPRD Kaltim Semprot Pembelian Mobil Dinas Rp8,5 Miliar: Utamakan Rakyat, Bukan Gaya Pejabat

2 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud diketahui mengadakan satu unit kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar pada 2025. Pembelian tersebut menuai perhatian publik dan menjadi perbincangan luas, termasuk di tingkat nasional.

Gubernur Rudy Mas’ud sebelumnya menyatakan pengadaan kendaraan itu bertujuan menjaga kehormatan dan citra Kalimantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan mewah di tengah kondisi efisiensi anggaran dan kebutuhan masyarakat yang dinilai masih mendesak.

“Kalau berbicara soal marwah, yang seharusnya diutamakan adalah martabat rakyat. Ketika masih banyak jalan rusak dan masyarakat kesulitan, pembelian mobil mewah tentu menjadi polemik,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai, pejabat publik seharusnya mengedepankan prinsip kesederhanaan, terutama saat kondisi keuangan daerah sedang mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi.

“Di masa penghematan seperti sekarang, tidak tepat jika pejabat menonjolkan fasilitas berlebihan. Uang rakyat sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” katanya.

Demmu juga menyinggung perbandingan harga kendaraan Gubernur tersebut dengan kendaraan Presiden RI yang nilainya lebih rendah. Menurutnya, kesederhanaan justru dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

“Jadi menggunakan uang rakyat ini untuk fasilitas dirinya dalam melayani rakyat jangan berlebihan. Nanti rakyat tidak mau menyapa kalau terlalu mewah mobilnya. Rakyat itu bisa enggan menyapa karena terlalu bagus mobilnya, takut lecet,” ucap Demmu seraya tersenyum.

Ia mengaku tidak mengetahui secara rinci pengadaan tersebut dalam pembahasan APBD Perubahan 2025. Pasalnya, saat itu telah ada pernyataan bahwa tidak akan ada lagi pengadaan kendaraan dinas baru.

“Ketika sudah ada pernyataan tidak ada pengadaan mobil dinas, kami berpegang pada itu. Karena itu bagian dari komitmen efisiensi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Baharuddin menyarankan agar anggaran sebesar Rp8,5 miliar dialokasikan untuk sektor yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, bantuan bagi petani dan nelayan, serta peningkatan layanan kesehatan.

Politikus PAN itu juga menilai sektor pendidikan perlu menjadi prioritas, terutama untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

“Kalau melihat skala prioritas, lebih baik anggaran itu digunakan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak agar kualitas sumber daya manusia meningkat,” ujarnya.

Menurutnya, apabila pemerintah berencana mengadakan fasilitas dengan nilai besar, sebaiknya dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui dan dapat memberikan tanggapan.

“Kalau memang ingin mengadakan fasilitas seperti itu, sampaikan secara terbuka. Dengarkan respons masyarakat. Karena mandat ini hanya lima tahun,” pungkasnya.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan