Kutai Timur
angka kemiskinan Angka Kemiskinan di Kutim DPRD Kutim LKPJ Bupati Kutim
Karena Corona, Kemiskinan di Kutim Meningkat
SELASAR.CO, Sangatta - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Sidang Paripurna ke-6 dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutim tahun anggaran 2020, Kamis (01/04/2021). Kegiatan dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni, dan dihadiri Bupati Ardiansyah Suliaman serta Wakil Bupati Kasmidi Bulang.
Dalam penyampaian LKPJ itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kutai Timur mengalami penurunan akibat adanya pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu tercermin pada nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kutai Timur tahun 2020 lalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 lalu yakni 35.310 orang menjadi 36.980 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 1.666 orang atau 0,07 persen.
Menurut Ardiansyah Sulaiman peningkatan jumlah kemiskinan tersebut dipicu pandemi corona yang membuat aktivitas masyarakat sangat terbatas. Hal tersebut terjadi hampir di seluruh dunia.
Berita Terkait
- Unggul Dari Golkar, PKS Diproyeksikan Duduki Posisi Ketua DPRD Kutim 2024-2029
- Berdasarkan Data D Hasil Rekapitulasi dari 18 Kecamatan, Partai Demokrat Kutim Klaim Masuk Unsur Pimpinan di DPRD Kutim Periode 2024-2029
- Masdari Kidang dan Apansyah di DPRD Kutim Digantikan, Ini Alasannya
- Live Streaming STV
“Sehingga kegiatan usaha mandiri masyarakat hingga aktivitas pendidikan menjadi terbatas. Keterbatasan itulah yang membuat salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan kita. Misalnya dari sektor dunia usaha seperti perhotelan dan pariwisata yang tidak bisa bergerak karena Covid-19, akibatnya sejumlah karyawan ada yang dirumahkan,” jelasnya.
Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah opsi pemulihan ekonomi. Salah satunya melakukan relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sesuai arahan Pemerintah Pusat.
“Untuk penanganan dampak Covid-19 kita fokus pada ketahanan pangan, kemudian membuat kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” bebernya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan Faizal Rachman mengaku pihaknya belum bisa memberikan komentar terkait penyampaian LKPJ Bupati Kutim. Pihaknya harus mendalami setiap isi LKPJ tahun 2020 lebih dulu.
“Di dalam LKPJ tadi juga sempat disampaikan ada anggaran tak terduga sampai Rp 128 miliar, dan ada peningkatan menjadi sekitar kurang lebih Rp 129 miliar. Sehingga terlebih dahulu harus kami dalami dan nanti akan disampaikan melalui pandangan dalam rapat paripurna,” tuturnya.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
