Pariwara
dprd kaltim perpres kehutan sosial samarinda Peraturan Presiden
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Dukung Perpres Terkait Kehutanan Sosial
SELASAR.CO, Samarinda - Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang turut mendukung dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang terbaru terkait Kehutanan sosial, diharapkan regulasi tersebut akan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Ditambahkannya dengan adanya hutan sosial, masyarakat bisa menggunakannya dengan berbagai macam aktivitas seperti berkebun, beternak serta kegiatan yang bersifat pengelolan hutan.
“Ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami ingin tahu program kedepannya dan ternyata memang di dinas kehutanan ini ada dana yang cukup besar yakni anggaran yang digelontorkan dari APBN,” Ujar Veridiana.
Selain itu terdapat anggaran yang dihasilkan dari hutan kayu yang di tebang dan itu dikembalikan ke daerah guna dimanfaatkan kembali untuk membangun hutan.
Berita Terkait
Dijelaskannya wilayah Kaltim terdapat 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan jika dihitung per KPHP mendapat suntikan anggaran sebesar Rp10 Miliar untuk kegiatan.
“Termasuk bantuan modal untuk masyarakat dalam bentuk bibit. Tadi mereka membeberkan program yang akan dilaksanakan kedepan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Politisi PDIP tersebut memberikan contoh yaitu salah satu dari KPHP Santang yang akan memanfaatkan daun kayu ekaliptus yang bernilai ekonomis tinggi.
“Sekarang ada perkebunan kayu ekaliptus. mereka cuma mengambil kayu sedangkan daunnya dibuang dan daun tersebut bisa dijadikan minyak Atsiri yang nilainya cukup mahal” jelasnya.
“Yang sudah berjalan contohnya seperti di Jogja, mereka memproduksi minyak Atsiri dari daun ekaliptus untuk bahan baku kosmetik. Pendapatannya banyak, bahkan setiap tahun milyaran,” Beber Veridiana Huraq Wang.
Selain itu yang tak kalah penting dibahas antara komisi II dengan Dinas Kehutanan yakni rencana Pemerintah untuk membangun pabrik namun terkendala dengan pada regulasi dari pusat yang terkesan terlambat padahal program telah berjalan. “Untuk Kaltim akan dicoba untuk program itu dan akan mendapatkan support anggaran untuk membangun pabrik namun salah satu kendala yang disampaikan oleh dinas kehutanan tadi adalah adanya peraturan menteri kehutanan yang setiap tahun dikeluarkan tetapi terlambat,” ungkapnya.
Disebutkan Veridiana tahun 2021 Dinas Kehutanan Kaltim mendapat kecipratan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar 217 Miliar namun anggaran tersebut belum bisa digunakan karena belum ada Peraturan dari menteri keuangan.
“Mereka meminta komisi II DPRD Kaltim untuk mengusulkan kepada pimpinan dewan guna mendorong diterbitkannya peraturan gubernur pelaksanaan APBD-P," ujarnya.
Menurutnya kalau menunggu dari Kementerian Dalam Negeri kan panjang dan lama juga proses di Kemendagri berjalan untuk asistensi. "Sehingga mereka meminta dikeluarkan dulu Pergubnya supaya ini bisa membayar operasional Polisi hutan dan orang- orang yang direkrut untuk beroperasi,” tutupnya.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
