Kutai Kartanegara

Desa Tanjung Limau Gerakan Pemuda Masyarakat Pangempang PT Pelindo Kapal Pandu Tongkang Batu Bara 

Warga Tanjung Limau Tolak Pengalihan Kegiatan Pemandu Kapal Batubara ke PT Pelindo



Aksi demo dengan menggunakan kapal di muara perairan Desa Tanjung Limau.
Aksi demo dengan menggunakan kapal di muara perairan Desa Tanjung Limau.

SELASAR.CO, Tenggarong - Puluhan warga Desa Tanjung Limau yang tergabung dalam aliansi forum Gerakan Pemuda Masyarakat Pangempang (GPMP), menggelar aksi demo dengan menggunakan kapal di muara perairan Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), pada Minggu (1/8/2021).

Ketua Umum GPMP, Sudirman mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atau protes kepada PT Pelindo yang akan mengambil alih pengelolaan jasa pandu kapal tongkang bermuatan batu bara, yang melintas di kawasan perairan Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.

Pasalnya, kegiatan jasa pandu yang telah berjalan selama dua tahun ini dikelola oleh masyarakat Tanjung Limau dan ada 200 orang yang menggantungkan hidupnya untuk mencari nafkah di kegiatan pandu tersebut.

"Pandu alam ini kami ciptakan. Tiba-tiba ada penunjukan langsung oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Tanjung Santan kepada PT Pelindo akan masuk di tempat kami," ujar Sudirman.

Ia pun menyebutkan, sudah melakukan pertemuan dengan KUPP Kelas III Tanjung Santan untuk meminta agar pengelolaan pemanduan kapal di wilayah tersebut tetap dikelola masyarakat. Mereka juga telah meminta kepada KUPP Tanjung Santan Kelas III untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pemanduan kapal tongkang.

"Kami minta petunjuk sesuai dengan apa yang dikatakan, tolong dibina masyarakat disini. Jika perlu harus bayar pajak ya kita akan lakukan," ujarnya.

Menurut Sudirman, selama dua tahun ini pemanduan berjalan dengan baik dan tidak pernah ada masalah maupun terjadi kecelakaan. Karena masyarakat sudah hafal betul dimana saja titik-titik kawasan perairan yang dangkal. Jadi jika masyarakat disuruh melaksanakan kegiatan pemanduan ini, mereka sangat siap.

"Ini daerah kami, kita kelahiran sini, putra daerah sini. Orang luar mau menikmati, kita jadi penonton," tutur Sudirman.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Tanjung Limau, Alimin Muliyadi mengatakan, kegiatan pemanduan kapal tongkang ini sudah mereka lakukan selama dua tahun. Mereka hanya ingin kegiatan ini bisa terus berlangsung dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Tanjung Limau. Karena sebagian besar masyarakat setempat sangat bergantung terhadap kegiatan pandu di Kawasan tersebut.
"Kalau kita melihat situasi kondisi ini, tentunya kami menolak keras dengan adanya Pelindo yang mengambil alih atau merebut kegiatan masyarakat," tegas Alimin.

Sementara itu, disampaikan oleh Nurlela salah satu masyarakat Tanjung Limau yang juga ibu rumah tangga, mengaku resah jika kegiatan pandu ini tidak lagi dikelola oleh masyarakat setempat. Karena hal itu bisa menghilangkan pekerjaan suaminya yang bekerja sebagai pemandu kapal tongkang yang melintas di kawasan perairan Tanjung limau.
"Betapa kami agak susahnya nanti apabila kegiatan ini akan direbut. Seperti dapur kami tidak akan bisa berasap lagi. Karena penghasilan hari-hari kami juga itu, yang selama ini hari-hari menutupi kebutuhan hidup kami," jelas Nurlela.

Ia pun berharap kepada pemerintah agar bisa melihat langsung permasalahan ini. Karena kegiatan ini sudah bertahun-bertahun dilakukan oleh masyarakat setempat.
"Kami sangat peduli kepada suami kami dan betapa perjuangan suami kami itu sangat luar biasa dilapangan," tutup Nurlela.

Dari informasi yang dihimpun Selasar.co dilapangan, dalam kurun waktu 45 hari diperkirakan ada 100 kapal tongkang yang melintas di kawasan perairan Tanjung Limau. Satu kapal tongkang dikenakan jasa pandu sebesar RP 1,5 juta.

Penulis: Juliansyah
Editor: Awan

Berita Lainnya