Politik
Jokowi 3 Periode Pemilu Serentak Pemilu 2024 Pemilu Ditunda presiden jokowi Presiden Jokowi 3 Periode Penundaan Pemilu Pemilu 2024 Ditunda Partai Demokrat Demokrat Kaltim
Undangan Rakor Isu Penundaan Pemilu, Demokrat Kaltim: Upaya Penggiringan Opini
SELASAR.CO, - Samarinda - Beredar sebuah undangan agenda rapat koordinasi yang membahas isu pemunduran pemilu serentak 2024. Dalam undangan berkop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI tersebut, tertulis bahwa acara akan digelar pada Senin 21 Maret 2022 di salah satu hotel di Balikpapan.
Pihak penyelenggara pun mengundang Ketua KPU dan Bawaslu Balikpapan, serta Kaban Kesbangpol Balikpapan. Dari informasi yang diterima Selasar, pihak KPU Balikpapan menolak untuk hadir dalam acara tersebut.
Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU Kaltim dan KPU RI. Respons dari KPU RI adalah meminta untuk tidak menghadiri undangan tersebut jika membahas penundaan pemilu. Hal itu dinilai sangat sensitif, dan menghindari opini miring dari masyarakat jika KPU hadir di acara itu.
Sementara, undangan rakor itu juga mendapat sorotan dari DPD Partai Demokrat Kaltim. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Kaltim, Andi Sunandar mengatakan, tidak seharusnya pemerintah mengundang KPU untuk membahas isu-isu yang belum jelas pelaksanaannya.
Berita Terkait
"Penyelenggara Pemilu itu kan pelaksana Undang-undang. Sehingga dia harusnya tidak dalam konteks berbicara tentang isu," ujar Andi pada hari ini, Minggu (20/3/2022).
Dirinya berpendapat, seharusnya pemerintah mengundang KPU untuk membahas kesiapan Pemilu 2024 mendatang. Sehingga persiapan yang tinggal 2 tahun ini betul-betul digunakan agar terselenggara Pemilu yang berkualitas.
"Harusnya mereka (KPU) diundang soal bagaimana kesiapan penyelenggara untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024. Jadi tidak diajak di ranah politik. Karena keliru sebenarnya ketika perwakilan pemerintah mengundang KPU untuk bicara tentang isu penundaan itu," tegasnya.
Dirinya pun melihat keputusan KPU Balikpapan untuk tidak hadir dalam acara tersebut sudah tepat. Karena KPU sendiri memiliki sistem berjenjang, sehingga dalam pembahasan isu seperti ini harus didahului dengan keputusan KPU pusat.
"Saya lihat tepat KPU Balikpapan menolak itu, karena pertama surat itu juga keliru karena ditujukan kepada ke KPU Balikpapan. Seharusnya mereka secara instruksi berjenjang. KPU pusat saja kan menolak untuk menunda Pemilu itu, karena Undang-undangnya tetap mengamanatkan itu dilakukan pada 2024, bahkan serentak," terangnya.
Mantan Ketua KPU Kaltim ini pun mempertanyakan sikap pemerintah yang justru menggelar acara tersebut. Ia menduga ada upaya penggiringan opini lewat penyelenggara Pemilu.
"Itu yang berbahaya, karena pemerintah ini kan punya perangkat itu semua. Seharusnya pemerintah memfasilitasi dan mengundang KPU untuk berbicara kesiapan Pemilu, sehingga pelaksanaan tahapan yang sudah dibuat KPU dengan berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif bisa berjalan maksimal. Bukannya membuat wacana-wacana yang itu melanggar Undang-undang," pungkasnya.
Apa yang disampaikan Andi Sunandar senada dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dengan tegas, AHY menilai wacana penundaan pemilu adalah sebuah pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan.
Penulis: Redaksi Selasar
Editor: Awan
