Utama
APPSI Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Dana Bagi Hasil Pemerataan Pembangunan KHPD Raker APPSI
Gubernur Isran Minta Keadilan Dana Bagi Hasil dan Pemerataan Pembangunan
SELASAR.CO, Samarinda - Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2022 di Bali, digunakan Gubernur Kaltim Isran Noor untuk menyampaikan aspirasinya terkait dana bagi hasil.
Ia mengharapkan penerimaan daerah minimal 50 persen jika tidak bisa lebih dari 60 persen dari penerimaan negara. Hal ini disampaikan Isran Noor di hadapan sejumlah gubernur dan Kepala OPD dalam Rakor Usulan Dana Bagi Hasil Lainnya. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (KHPD), menandaskan pembagian keuangan selama ini belum membantu daerah bisa membangun daerahnya lebih maksimal.
“Dalam UUD 1945 harusnya pembangunan itu sama rata tidak hanya di Pulau Jawa saja, sementara semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan sumber daya alam yang menyongkong devisa negara,” sebut Isran.
Di awal sambutannya setelah laporan Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, diungkapkan selama ini produksi kelapa sawit belum bisa dinikmati daerah. Di sisi lain yang merasakan dampaknya seperti bencana alam, jalan rusak dan konflik sosial adalah daerah.
Berita Terkait
“Memang tidak minta keadilan seutuhnya, tetapi bagaimana pemerataan itu bisa diwujudkan karena pembangunan belum merata dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Isran.
Sebelumnya Kepala Bappenda Kaltim Ismiati menerangkan Rakor yang digelar di sebuah hotel ternama di Bali ini, memanfaatkan kedatangan Gubernur se-Indonesia mengikuti Raker APPSI yang dibuka Wapres Ma’ruf Amin, nanti malam. “Rakor Usulan DBH untuk memberikan manfaat bagi semua daerah agar bisa merasakan semua hasil SDA-nya,” kata Ismiati.
Penulis: Yoghy Irfan
Editor: Awan
