Kutai Timur
DPRD Kutim Kualitas SDM Pembangunan di Kutim Pemerataan Pembangunan
Kualitas SDM Jadi Tantangan Pemerataan Pembangunan di Kutim
SELASAR.CO, Sangatta - Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memiliki anggaran yang cukup besar untuk membangun daerahnya. Namun, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan besar, terutama akibat dua faktor utama, lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tingginya Sisa Anggaran Tahun Lalu (Silpa).
Wakil Ketua 1 DPRD Kutim, Asti Mazar, menyoroti lambatnya penyerapan anggaran oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Perkim dan PUPR. Hal ini dipicu oleh kekurangan personel dan kualifikasi SDM yang mumpuni.
"Terkait kekurangan SDM, ini menjadi PR besar bagi Pemkab. Jangan jadikan ini alasan untuk tidak maksimal bekerja, apalagi dengan anggaran besar yang dimiliki saat ini," tegas Asti.
Lebih lanjut, Asti mempertanyakan apakah keterbatasan SDM akan terus menjadi alasan OPD tidak maksimal dalam menyerap anggaran. Ia mengingatkan bahwa hal serupa terjadi di tahun 2022 dan tidak boleh terulang kembali di tahun ini.
Berita Terkait
Selain SDM, Silpa yang tinggi juga menjadi batu sandungan. Meskipun APBD Kutim meningkat pesat dalam dua tahun terakhir (Rp4,4 triliun di tahun 2022, Rp9,7 triliun di tahun 2023, dan Rp9,1 triliun di tahun 2024), ironisnya Silpa juga ikut naik triliunan rupiah karena anggaran tidak terserap.
"Kenaikan Silpa ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kutim," ungkap Asti.
Kondisi ini menghambat pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur dasar, di wilayah pedalaman Kutim. Masyarakat di pedalaman masih mendambakan akses jalan, air bersih, dan listrik yang memadai.
"Pemkab harus segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan SDM dan Silpa ini. Jangan sampai anggaran besar yang dimiliki sia-sia dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegas Asti.
Penulis: Bonar
Editor: Awan
