Utama
Pemerataan Pembangunan Mahakam Ulu Infrastruktur di Mahakam Ulu Forum Masyarakat Peduli Mahulu Warga Mahakam Ulu Jalan di Mahakam Ulu DPRD Kaltim
Warga Mahulu Datangi DPRD Kaltim, Tuntut Pemerataan Pembangunan dan Keadilan Sosial
SELASAR.CO, Samarinda - Sejumlah warga dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Mahulu mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (28/5/2025), guna menyampaikan aspirasi terkait tuntutan pembangunan yang berkeadilan di wilayah mereka.
Dalam aksi damai tersebut, warga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang belum juga teratasi sejak Mahulu dimekarkan dari Kutai Barat pada 2012 silam. Mereka menilai pembangunan di Mahulu tertinggal jauh dibanding daerah lainnya di Kaltim.
Usai aksi berlangsung, Forum Masyarakat Peduli Mahulu ini pun di terima oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud untuk dilakukan audiensi di Gedung E Kantor DPRD Kaltim.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Mahulu, Bambang Edy Dharma, menyampaikan bahwa infrastruktur menjadi persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani.
Berita Terkait
“Kami ingin percepatan infrastruktur di Mahulu. Jalan dari Kutai Barat ke Mahulu rusak parah. Sudah 13 tahun sejak pemekaran, tapi pembangunan masih sangat lambat,” tegas Bambang.
Ia juga menyoroti bahwa program-program strategis pemerintah seperti pendidikan gratis akan sulit diakses bila infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan belum memadai.
“Kalau jalannya rusak, jembatan tidak layak, bagaimana masyarakat bisa akses pendidikan dan layanan kesehatan dengan mudah? Infrastruktur adalah fondasi utama,” ujarnya.
Warga lainnya, Margareta Anjelica Ajai asal Ujoh Bilang, juga menyuarakan keluhannya terkait buruknya layanan kesehatan, keterbatasan tenaga medis, hingga ketimpangan akses listrik dan air bersih.
“Di Mahulu, fasilitas kesehatan hanya sebatas klinik. Tidak ada rumah sakit dengan dokter spesialis. Untuk layanan PLN, bahkan di Ujoh Bilang saja, lampu bisa mati tiba-tiba karena kehabisan solar,” ungkapnya.
Margareta juga menyayangkan ketidakadilan dalam distribusi program pemerintah seperti listrik 24 jam dan layanan PDAM, yang belum menjangkau kampung-kampung di pedalaman Mahulu.
“Kami ini bagian dari NKRI, tapi rasanya seperti warga kelas dua. Apa artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika kami terus-menerus tertinggal?” ucapnya penuh emosi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam sesi audiensi. DPRD menyatakan siap menampung dan menyalurkan aspirasi warga Mahulu ke pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami memahami keresahan masyarakat Mahulu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dalam rapat-rapat bersama Pemprov. Kami berharap program percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur, bisa segera direalisasikan,” kata Hasanuddin.
Forum Masyarakat Peduli Mahulu berharap aspirasi ini tidak berhenti sebagai formalitas semata, melainkan menjadi dorongan nyata bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan menciptakan keadilan sosial di Mahakam Ulu.
“Kami hanya minta keadilan. Jangan sampai kami terus menjadi penonton di rumah sendiri,” pungkas Bambang alias Awen.
Penulis: Boy
Editor: Awan
