Utama

DPRD Kaltim komunikasi gratispol gagal gratispol kaltim 

DPRD Kaltim Soroti Gratispol Pendidikan, Nurhadi: Pemprov Gagal Kelola Komunikasi Publik

2 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi, menyoroti pelaksanaan program pendidikan gratis Pemprov Kaltim Gratispol yang dinilainya bermasalah dan tidak berjalan sesuai janji awal pemerintah. Ia menyebut, banyak mahasiswa yang semula dinyatakan terakomodasi justru belakangan tidak menerima pembiayaan, tanpa penjelasan yang jelas sejak awal.

Nurhadi mengungkapkan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK), tetapi juga dialami mahasiswa di perguruan tinggi lain seperti Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), hingga mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah.

Bahkan, berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda, sedikitnya 28 mahasiswa telah melaporkan kasus serupa, sementara jumlah sebenarnya diduga lebih banyak karena sebagian mahasiswa memilih diam akibat tekanan mental dan kekhawatiran menjadi sasaran perundungan di ruang publik.

Ia menilai, permasalahan utama Gratispol terletak pada lemahnya komunikasi dan transparansi pemerintah daerah. Menurutnya, sejak awal tidak pernah disampaikan secara terbuka bahwa terdapat batasan plafon bantuan maupun pengecualian bagi mahasiswa jalur tertentu, termasuk mahasiswa kelas eksekutif.

“Gratis itu dipahami masyarakat sebagai tanpa beban. Kalau sejak awal ada syarat, batas plafon, atau pengecualian, seharusnya disampaikan dari awal, bukan setelah mahasiswa menjalani perkuliahan,” tegasnya, Kamis (29/1/2026).

Nurhadi juga mengaku, DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah justru tidak mendapatkan penjelasan teknis yang memadai terkait pelaksanaan program unggulan gubernur tersebut. Kondisi itu, kata dia, membuat DPRD kerap menjadi sasaran keluhan masyarakat di lapangan, terutama saat masa reses.

“Kami saja sebagai anggota DPRD tidak pernah dijelaskan secara detail. Apalagi masyarakat. Mereka tidak peduli komisi mana, mitra siapa. Yang mereka tahu, janji pemerintah,” ujarnya.

Menurut Nurhadi, pemerintah seharusnya berani mengakui kesalahan jika memang terjadi kekeliruan dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk pendidikan gratispol.

“Kalau salah, akui. Jangan merasa selalu benar. Mahasiswa ini hanya ingin kuliah. Mereka sudah lulus, sudah disetujui, bahkan sudah menjalani satu semester. Lalu tiba-tiba ada perubahan. Ini memalukan,” katanya.

Nurhadi juga menyinggung banyaknya jejak digital pejabat daerah yang sebelumnya menyampaikan pernyataan seolah Gratispol tanpa syarat. Hal tersebut, menurutnya, semakin mencederai kepercayaan publik.

Nurhadi meminta Pemprov Kaltim untuk menghentikan narasi manis tanpa kejelasan teknis dan mulai bersikap terbuka kepada masyarakat. Ia menegaskan, saat ini bukan masa kampanye, melainkan waktu untuk bekerja dan membuktikan janji kepada rakyat.

“Jangan lagi menjual harapan kosong. Tunjukkan bahwa masyarakat tidak salah memilih pemimpinnya,” pungkasnya.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan