Utama

Amsindo  Amsindo Kaltim Berita Kaltim DPRD kaltim 

Anggota DPRD Nurhadi Sentil Andre KHG: Kami Bisa Buka Pendapatan Influencer dari Pemprov

2 jam yang lalu

SELASAR.CO, Samarinda - Polemik pengadaan mobil mewah Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar tak hanya memantik kritik publik, tetapi juga memunculkan gesekan antara Ketua Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (Amsindo) Kaltim, Andrie Afrizal Saputra, dengan Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra.

Andrie, yang dikenal dengan sapaan Andre KHG, melalui unggahan di Instagram Story menyebut aspirasi masyarakat kini justru banyak disampaikan kepada influencer. Ia mempertanyakan mengapa influencer yang disalahkan, bukan DPRD yang digaji dan memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Keresahan itu muncul setelah dirinya bersama sejumlah pengelola media sosial dihujat warganet karena dinilai tidak mengangkat isu pembelian mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang menggunakan APBD.

Menanggapi pernyataan tersebut, Nurhadi Saputra menilai ada upaya menggiring opini seolah-olah DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasan. Ia menegaskan, DPRD telah menjalankan mekanisme sesuai aturan, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP), hearing, hingga penyampaian dalam rapat paripurna.

“Saya tidak pernah merasa tidak menjalankan fungsi pengawasan. Itu hanya penggiringan opini dari pihak yang merasa terdesak,” ujar Nurhadi, Senin (2/3/2026).

Ia juga menilai pernyataan influencer yang meminta publik turut menyalahkan DPRD berpotensi membenturkan lembaga legislatif dengan masyarakat. Menurutnya, kritik seharusnya disampaikan secara proporsional tanpa menciptakan konflik baru.

Nurhadi turut menyinggung posisi influencer yang dinilainya kerap berada dalam pusaran kepentingan tertentu. Ia mengatakan, publik berhak mempertanyakan independensi influencer, terutama jika terdapat kepentingan pihak yang membiayai konten mereka.

“Kalau memang ingin menjadi pemengaruh yang baik, ya harus rasional. Ketika pemerintah atau DPRD berprestasi, silakan diapresiasi. Tapi kalau ada yang janggal, sampaikan dengan berani sebagai suara masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD juga terbuka terhadap kritik, termasuk terkait penggunaan anggaran Rp8,5 miliar untuk mobil dinas yang dinilai sebagian masyarakat tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Di sisi lain, Nurhadi mengaku tidak semua anggota dewan aktif di media sosial sehingga polemik tersebut belum tentu menjadi pembahasan formal di internal DPRD. Namun ia memastikan sejumlah kolega memahami sikapnya dan merasa terwakili.

“Jadi teman-teman sudah tahu. Mereka itu (Andre) sudah sampai bawa-bawa sebutan soal gaji kami di Dewan, kami sih gak masalah dan itu bukan hal yang tabu. Nah yang jadi masalah kalau kami sampai akan buka darimana pendapatan kalian, apalagi kalau dari Pemda akan kami coba ongkel-ongkel nanti,” tegasnya.

Perseteruan ini menandai ketegangan terbuka antara representasi legislatif dan kelompok influencer di Kalimantan Timur, di tengah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Penulis: Boy
Editor: Yoghy Irfan