Utama
Bantuan keuangan provinsi untuk kutim
Bankeu Kaltim Menurun, Pemkab Kutim Siapkan Strategi 'Back-up' Lewat APBD dan CSR
SELASAR.CO, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus memutar otak guna memastikan roda pembangunan tetap berjalan di tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul penurunan drastis alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang merosot lebih dari 55 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, alokasi Bankeu untuk Kutim pada 2026 hanya sebesar Rp27,49 miliar, turun signifikan dari Rp60,87 miliar pada 2025. Penurunan sebesar Rp33,38 miliar ini disebut sebagai imbas dari pengetatan kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada transfer dana ke daerah.
Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menegaskan bahwa Pemkab Kutim telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar program prioritas tidak terhenti. Salah satu langkah utama adalah melakukan pengalihan sementara sumber pendanaan.
“Kegiatan-kegiatan yang biasanya didanai dari Bankeu akan kita back-up dulu menggunakan APBD. Meskipun kondisi APBD kita juga sedang mengalami penyesuaian, kami berupaya maksimal agar program utama tetap berjalan,” ujar Bayu.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Kutim juga akan memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga internasional. Bayu menyebut, optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim menjadi kunci penting untuk menutup celah anggaran yang ada.
Meski terjadi penyusutan anggaran dari provinsi maupun pusat, pemerintah daerah memastikan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Fokus utama tetap pada pencapaian 50 program unggulan yang telah dicanangkan dalam rencana pembangunan.
“Dari segi perencanaan, 50 program unggulan harus tetap jalan. Tentu saja kita tidak bisa hanya bertumpu pada APBD saja. Kami juga mengejar dukungan dari kementerian melalui program pemerintah pusat,” tegas Bayu.
Penulis: Bonar
Editor: Yoghy Irfan
